nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Lelang Jabatan Sekprov Sulsel, Adik Mantan Gubernur Gagal Lolos Seleksi

Herman Amiruddin, Jurnalis · Kamis 24 Januari 2019 11:39 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 01 24 609 2008745 lelang-jabatan-sekprov-sulsel-adik-mantan-gubernur-gagal-lolos-seleksi-adJH6b9AnN.jpg Foto: Sindonews

SULSEL - Proses seleksi calon Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) telah dilakukan. Ada tiga nama yang mendapatkan skor tertinggi.

Mereka adalah Kepala Bappeda Sulsel Jufri Rahman 85.99 poin, Direktur Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Abdul Hayat Ganu 81.77 poin, dan Dosen IPDN Jatinangor M Zubakhrum Tjenreng 81.50 poin.

Nilai tersebut merupakan akumulasi dari nilai assesment, wawancara, rekam jejak dan penulisan makalah. Namun, bila dirinci, ternyata ada yang penilaiannya tidak menonjol.

Dimulai dari nilai assesment, Jufri Rahman 87.50 poin, lalu Abdul Hayat 60.00, dan M Zubakhrum Tjenreng 67.50. Padahal, ada dua nama lainnya yang justru lebih baik namun terhempas.

Mereka yakni, Imran Yasin Limpo yang merupakan adik mantan Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo dengan nilai 85 poin dan M Iqbal dengan nilai 82 poin. Keduanya terhempas karena nilai makalah dan wawancaranya rendah.

Menurut Pengajar STIA LAN Makassar, Amon Imbaruddin, uji kompetensi assesment sangat penting untuk melihat kemampuan seseorang sebelum mengisi jabatan tertentu. Dari situ, yang diuji biasanya integritas, kemampuan manajerial hingga karakter.

 Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah

"Kompetensi asesmen sangat penting sebagai dasar acuan untuk melihat seseorang untuk menjalankan tugasnya nanti," ungkap Amir kepada wartawan, Kamis (24/1/2019).

Kendati tak dipungkiri kalau penilaian dari lelang jabatan akumulasi dari penilaian lainnya, namun bil nilai assesment biasa saja, dikhawatirkan tak mampu menjalankan tugas dan fungsinya, padahal sekda jabatan vital.

"Kalau nilai assesment sangat obyekif mengukur kemampuan seseorang sedangkan nilai wawancara bisa dikatakan tidak terlalu obyektif karena penilaian tergantung subyektifitas pansel yang menanyakan," ujarnya.

Pengamat pemerintahan dari Universitas Indonwsia, Mulyadi mengatakan, uji kompetensi assesment penting untuk menjaring Aparatur Sipil Negara (ASN). Apalagi, yang dijaring akan menduduki jabatan tinggi di pemerintahan.

"Biasanya kompetensi asesmen dilakukan dengan ujian pemecahan masalah. Karena nantinya mereka akan menghadapai berbagai persoalan yang harus bisa dicarikan solusinya dengan tepat," tutur Mulyadi.

Seleksi lelang jabatan biasanya akan melihat kompetensi akademik, praktis dan kompetensi sosialnya. Menurutnya, kompetensi praktis ini akan melihat rekam jejak calon.

Kemudian, sambung Mulyadi, biasanya Pansel akan memegang hasil nilai kompetensi ketika melakukan wawancara peserta. Nilai assesment akan menjadi patokan dasar pansel ketika memberi nilai wawancara.

Lazimnya nilai 80 ke atas disetarakan dengan 'disarankan', sedangkan angka 70-an disetarakan dengan ‘dipertimbangkan’ dan angka 60 ke bawah biasanya disebut ‘tidak disarankan’ untuk menduduki jabatan yang sedang dilelang.

Mulyadi menuturkan, untuk konteks pengawasannya, masyarakat memang sulit untuk memantau. Namun, kalau dirasa ada yang tidak transparan dapat melaporkan ke Komisi ASN.

"KASN harusnya dilibatkan dari awal, sehingga bisa melihat apakah proses lelang jabatan yang ada sudah sesuai atau belum. Kalau ada hal yang mencurigakan nanti KASN akan menindaklanjuti dengan melapor ke Kemenpan-RB," katanya.

Proses lelang jabatan Sekprov Sulsel dimulai awal Desember 2018. Ada 10 peserta yang mendaftar, yang empat di antaranya pejabat Pemprov Sulsel dan sisanya dari luar Sulsel.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini