Bitingan, Budaya Money Politic Para Caleg di Bantul dan Sekitarnya

krjogja.com, Jurnalis · Rabu 30 Januari 2019 20:32 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 01 30 606 2011603 bitingan-budaya-money-politic-para-caleg-di-bantul-dan-sekitarnya-iLcqiBxgtP.jpg

BANTUL - Jelang perhelatan pemilu, di tengah masyarakat kini mulai muncul rumor calon legislatif (Caleg) terang-terangan menawarkan uang untuk setiap suara masuk atau dikenal 'bitingan'. Budaya politik transaksional ini kerap membuat masyarakat kehilangan pegangan dalam menentukan pilihan terbaiknya.

Sementara Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Bantul tidak mau tinggal diam. Bawaslu minta partisipasi masyarakat melaporkan jika ada Caleg main politik uang. Langkah tersebut diambil untuk menutup celah praktik politik uang dalam Pemilu.

Kordiv Penanganan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Kabupaten Bantul, Harlina SH, Rabu (30/1/2019) mengatakan, Bawaslu sangat butuh dukungan masyarakat dalam memerangi praktik politik uang jelang Pemilu. Pihaknya bakal menindaklanjuti jika ada indikasi Caleg main politik uang. Politik uang dalam Pemilu menciderai tatanan demokrasi juga merusak moral masyarakat. Harlinapun tidak menampik, munculnya praktik politik uang kerap terjadi lantaran dua belah pihak saling membutuhkan.

Fakta di lapangan sering ditemui masyarakat minta imbalan sebelum menjatuhkan pilihannya. Sebaliknya ada juga Caleg sanggup menggelontorkan uang asal dipilih. “Masyarakat minta dan Caleg punya uang dan siap memberi. Itulah sebenarnya asal mula maraknya praktik politik uang mengepung masyarakat dalam Pemilu,” ujar Harlina.

Oleh karena itu, Bawaslu mengajak masyarakat untuk ikut menjaga marwah pemilu tahun ini bebas dari politik uang. “Bisa lapor ke Panwaslu desa atau kecamatan, nanti kami yang menindaklanjuti informasi itu. Tentu caleg yang terindikasi main uang jadi pantauan kami,” ujarnya.

Dijelaskan, dalam peraturan sebenarnya sudah ada ketentuan pemberian uang transport tidak lebih dari Rp 60.000,. Tetapi dalam proses kampanye harus mengajukan izin ke kepolisian, ditembuskan ke KPU dan Bawaslu. Setelah itu akan menerima Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye (STTPK). Dalam dalam pengajuan STTPK itu, Caleg atas nama partai yang menuanginya.

Sementara itu salah satu Caleg, Dardi Nugroho berpendapat, jika politik uang dalam Pemilu sangat tidak dibenarkan. “Saya pribadi tidak akan menggunakan uang untuk membeli suara rakyat, tetapi bagaimana caranya membawa aspirasi rakyat itu,” ujarnya. Dardi menilai, akan jadi apa bangsa ini kedepan jika dalam proses Pemilu saja harus membeli suara rakyat.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini