nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Parlemen Hong Kong Bahas RUU Hukuman bagi Penghina Lagu Kebangsaan

Agregasi VOA, Jurnalis · Jum'at 08 Februari 2019 08:24 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 02 08 18 2015148 parlemen-hong-kong-bahas-ruu-hukuman-bagi-penghina-lagu-kebangsaan-5y1ZAVfLHJ.jpg Aksi masyarakat Hong Kong. (Foto: AFP)

HONG Kong mengambil langkah pertama untuk memidanakan perbuatan tidak menghormati lagu kebangsaan China, dalam rangka membendung kritik politik di kota semi-otonomi itu. Sebuah rancangan undang-undang (RUU) sedang dibahas di Dewan Legislatif Hong Kong yang tidak sepenuhnya demokratis.

RUU itu, jika nantinya menjadi undang-undang, akan menjatuhkan hukuman penjara tiga tahun dan denda sekira Rp88 juta bagi mereka yang secara terbuka dan sengaja menghina lagu kebangsaan dengan cara apa pun atau menggunakannya untuk tujuan komersial.

RUU tersebut juga menyatakan siswa sekolah dasar dan menengah harus belajar menyanyikan lagu kebangsaan serta sejarah dan semangatnya.

RUU ini telah lolos tahap kedua pada akhir Januari 2019 dan diperkirakan resmi menjadi undang-undang akhir tahun ini, menyusul undang-undang serupa yang diberlakukan China pada 2017.

Hong Kong. (Foto: Reuters)

Kantor Urusan Konstitusi dan Daratan China menyatakan melalui e-mail, pengajuan UU baru itu bertujuan melestarikan lagu kebangsaan dan mengatur cara menyanyikannya.

Lagu kebangsaan 'March of the Volunteers', yang juga merupakan lagu kebangsaan Hong Kong, China, dan Makau, menjadi pusat dari banyak kekisruhan publik pada 2015 setelah kegagalan protes demokrasi Gerakan Payung di Hong Kong pada tahun sebelumnya.

Penggemar sepakbola lokal sering mengejek lagu itu selama pertandingan penting, banyak di antaranya disiarkan di televisi nasional di China.

Sejak saat itu ejekan tersebut berlanjut secara sporadis dan dipandang sebagai ungkapan dari perasaan tidak puas terhadap baik Beijing maupun Pemerintah Hong Kong.

Terlepas dari kontroversi lagu kebangsaan di Hong Kong itu, sejumlah negara di dunia mempunyai hukuman terkait dengan penodaan bendera atau lagu kebangsaan, termasuk Yunani, Spanyol, Prancis dan Jerman di Eropa, serta Singapura, Malaysia, dan Thailand di Asia.

Namun di Hong Kong, kecaman-kecaman itu menuai keprihatinan atas bagaimana hukum lagu kebangsaan nasional akan diterapkan.

Ketua Dewan Perhimpunan Pengacara Hong Kong Philip Dykes mengatakan, undang-undang tersebut berbeda dari peraturan di negara-negara lain karena bersifat "memaksa" dan mengharuskan individu berperilaku dengan cara tertentu, kemudian memberi sanksi kepada mereka yang gagal "menyesuaikan diri".

Dia juga menyatakan keprihatinan sehubungan bagaimana hal itu akan ditegakkan.

Banyak anggota kubu pro-demokrasi menggambarkan UU itu sebagai upaya untuk menuangkan ke dalam hukum bagaimana orang bersikap "patriot".

Hong Kong adalah bekas koloni Inggris yang bergabung lagi dengan China pada 1997. Setelah 150 tahun di bawah kekuasaan kolonial, banyak penduduk merasa kota ini memiliki identitas berbeda dari warga di daratan China.

(han)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini