nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK Minta Capres-Cawapres Memerincikan Laporan Harta Kekayaannya

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Jum'at 22 Februari 2019 10:15 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 02 22 337 2021373 kpk-minta-capres-cawapres-memerincikan-laporan-harta-kekayaannya-4WjV3eDdN8.jpeg Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandi. (Foto: Okezone)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta dua pasangan calon presiden-wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno memerincikan laporan harta kekayaannya. Laporan harta itu termasuk kepemilikan lahan, surat berharga, obligasi, saham, dan yang lainnya.

"Iya itu dilaporkan. Apakah memiliki saham atau obligasi atau aset surat lain perusahaan mana dan didukung dengan bukti kepemilikan. Ini logikanya sama dengan aset tanah didukung dengan bukti pelaporan kekayaan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (22/2/2019).

Sebagaimana diketahui, dalam debat kedua Pilpres 2019, capres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) membeberkan adanya ratusan ribu hektare lahan di Aceh dan Kalimantan yang dimiliki capres 02 Prabowo Subianto.

Jokowi menyebut Prabowo memiliki 120 hektare lahan di Aceh Tengah dan 220 ribu hektare lahan di Kalimantan Timur. Prabowo membenarkan pernyataan Jokowi tersebut. Tapi, kata dia, lahan tersebut berstatus hak guna usaha (HGU) dan bisa setiap saat diambil negara.

(Baca juga: Daftar Lengkap Kekayaan Capres-Cawapres 2019, Siapa Paling Tajir?)

Febri sendiri enggan mengomentari debat kedua pilpres yang mempermasalahkan lahan Prabowo di Aceh dan Kalimantan. Sebab, KPK hanya fokus pada penegakan hokum,‎ bukan dalam ranah politik.

"Saya belum mau respons terkait dengan debat pilpres ya. Jadi karena suasana dan situasi politi saat ini, KPK fokus pada pelaksanaan tugas KPK saja," ucap Febri.

Prabowo Subianto dan Joko Widodo. (Foto: Heru Haryono/Okezone)

‎Di sisi lain, kata dia, kewajiban untuk menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) sebenarnya bukan hanya dikhususkan untuk calon presiden, tapi juga seluruh caleg yang akan mengikuti kontestasi Pemilu 2019.

"Karena itu memang sudah diatur Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan kemudian aturan turunan di peraturan internal KPK," ujar Febri.

(Baca juga: Daftar Capres, Harta Kekayaan Prabowo Subianto Capai Rp1,95 Triliun)

Ia mengingatkan kepada dua pasangan capres-cawapres serta seluruh caleg yang akan mengikuti kontestasi Pemilu 2019 untuk segera menyetorkan LHKPN ke KPK. Masih ada waktu satu bulan untuk melengkapi data-data harta kekayaan.

"Kami ingatkan juga sekaligus karena waktunya tinggal sekitar satu bulan lebih ya. Satu bulan lebih satu minggu bagi seluruh penyelenggara negara di Indonesia untuk melaporkan kekayaan periodik 2018. Jadi, ‎kekayaan selama 2018 tersebut batas waktu pelaporannya adalah 31 Maret 2019," ucapnya.

(han)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini