nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Tujuan Dibentuk LAM-PT Hukum

Retno Tri Wardani, Jurnalis · Kamis 28 Februari 2019 16:01 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 02 28 65 2024034 tujuan-dibentuk-lam-pt-hukum-HGaS6iT62q.jpg foto: Okezone

JAKARTA – Asosiasi Penyelenggara Program Studi Ilmu Hukum Indonesia (APPSIHI) sebagai tim perumus Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi (LAM PT) Hukum terus berupaya dalam meningkatkan kualitas program studi ilmu hukum perguruan tinggi swasta.

Dalam mewujudkan hal itu, APPSIHI berkolaborasi dengan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI).

Anggota Tim Perumus LAM PT dari Fakultas Hukum (FH) Universitas Bung Hatta Padang, Sanidjar Pebrihariati menjelaskan, terbentuknya LAM PT tentu punya peran dan fungsinya.

“Peran LAM PT ini tentunya untuk meningkatkan kualitas prodi ilmu hukum dengan cara membuat standar kegiatan yang terkait Tri Dharma Perguruan Tinggi” kata Sanidjar, Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Baca Juga: Pemerintah Cabut Izin 243 Perguruan Tinggi Swasta

Untuk fungsi LAM PT, melaksanakan akreditasi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) agar dapat meningkatkan mutu lulusan. Membuat standar penilaian setiap kegiatan akademik agar dapat melakukan pengawasan dan kinerja dari civitas akademika yakni dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.

“Agar setiap kegiatan di kampus ada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan ISO 4.0,” ujarnya.

Sebagai tuan rumah penyelenggaraan rapat APTISI, Universitas Tarumanagara mengangkat tema Paradigma Baru Pengelolaan Perguruan Tinggi Swasta Di Era Global.

Rektor Universitas Tarumanagara Agustinus Purna Irawan menjelaskan, di tengah persaingan yang luar biasa besar di PTS, tentunya semua PTS ada kelebihan dan kekurangannya.

“Oleh karena itu banyak persoalan yang harus dihadapi. Bagaimana kita bisa berkolaborasi antara satu PTS dengan PTS yang lain, sehingga paradigmanya bukan persaingan melainkan berkolaborasi. Dengan begitu saya berharap akan menghasilkan sesuatu untuk SDM yang berkualitas,” kata Agustinus.

Baca Juga: Menristekdikti: Kampus Swasta Ditutup karena Tak Ada Mahasiswanya

Untuk soal LAM PT, lebih mengedepankan sistem edukasi kepada penyelenggara Prodi. Jika belum memenuhi syarat akreditasi, maka akan dilakukan pembinaan oleh LAM PT agar prodinya bisa menyesuaikan.

“Bagi yang tidak terakreditasi atau di bawah 399 bukan tidak boleh akreditasi, namun prodi ini perlu pembinaan dan pengawasan. Acuan utamanya adalah harus ada SOP sehingga jelas,” jelas Tim Perumus LAM Rahayu.

LAM PT juga terus berupaya melakukan sosialiasi dan pihak-pihak terkait berupa organisasi, instansi pemerintah yang terkait hokum atau asosiasi terkait lainnya. Untuk kedepannya, LAM PT ini diharapkan bukan hanya untuk swasta saja namun untuk negeri juga.

Sementara itu, t erkait soal pendanaan sistemnya membership dan dibayar angsuran selama lima tahun. Misalnya, Rp48 juta jika dicicil selama lima tahun maka setiap tahunnya diwajibkan membayar 10 juta, relatif anggota bisa membayar. Hal ini tentunya memberikan keringanan kepada Prodi dalam persiapan akreditasi.

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini