Syarat Prosedural Administratif Pemilu Seharusnya Tak Hilangkan Hak Pilih Warga

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Selasa 26 Maret 2019 20:36 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 03 26 606 2035348 syarat-prosedural-administratif-pemilu-seharusnya-tak-hilangkan-hak-pilih-warga-P3G5oiQv6F.jpg Ilustrasi

JAKARTA - Advokat senior Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY), Denny Indrayana memberikan kesimpulan terhadap beberapa isu pengujian Undang-Undang Pemilu.

Dalam kesimpulan yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi, Selasa (26/3/2019), Integrity menyimpulkan bahwa beberapa syarat prosedural administratif yang ada dalam UU Pemilu seharusnya tidak menghilangkan hak pilih warga.

Menurut Denny Indrayana, syarat prosedural administrasi pemilu seperti harus memiliki KTP elektronik, pindah TPS dalam batas 30 hari sebelum pemungutan suara, perhitungan yang harus selesai pada hari yang sama dengan pemungutan suara, dan lainnya, seharusnya dibatalkan karena bertentangan dengan konstitusi.

(Baca Juga: Denny Indrayana: MK Berpeluang Selamatkan Jutaan Suara Rakyat)

Perkara soal UU Pemilu pun sedianya akan diputuskan MK pada Kamis 28 Maret 2019. Denny Indrayana pun berterima kasih atas keterangan pemerintah KPU dan Bawaslu yang mendukung permohonan pihaknya.

"Kami juga mengucapkan apresiasi yang tinggi ke Mahkamah Konstitusi yang telah memeriksa perkara ini dengan hukum acara yang cepat, sehingga diputus pada Kamis besok dan mudah-mudahan bermanfaat untuk menyelamatkan jutaan suara rakyat dalam pemilu 2019," jelasnya.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini