nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Butuh Perubahan Mindset dalam Mengelola Tata Negara

Okky Wanda lestari, Jurnalis · Jum'at 29 Maret 2019 18:21 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 03 29 65 2036786 butuh-perubahan-mindset-dalam-mengelola-tata-negara-f51mOtUGCm.jpg Foto: Okky Okezone

JAKARTA – Civitas Akademi Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) mengadakan rapat yang dilakukan setiap bulannya dengan menghadirkan Prof.Dr. Jimly Asshidiqie,S.H. sekaligus seorang penulis yang telah menulis 65 judul buku. Baru-baru ini Jimly mengeluarkan buku terbarunya yang berjudul Konstitusi Keadilan Sosial.

Jimly mengatakan, di zaman sekarang ini dalam mengelola pemerintahan harus memiliki perubahan mindset yang besar, jangan mengikuti kebiasaan lama yang buruk. Hal ini akan menjadi sebuah kelaziman yang membentuk kebiasaan dan akan menjadi sebuah sumber hukum karna dianggap benar.

“Walaupun tidak ada aturannya tapi, ketika kebiasaan itu sudah dianggap baik dan benar itulah yang akan menjadi sumber hukum, jika diteliti dengan kritis banyak sekali kelaziman sama dengan kezaliman ,itu seharusnya tidak benar, Cuma kita enggak tega aja bilangnya” kata Jimly yang juga Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jumat, (29/3/2019).

Baca Juga: Sistem Pemerintahan Online Bikin Negara Hemat Rp4 Triliun

Kebiasaan yang dimulai dari persoalan kecil hingga besar, ekonomi, hukum, politik, dan pemerintahan Hingga sekarang perundang-undangannya dituangkan dalam bentuk lembaran negara tetapi penjelasan undang undang dituangkan dalam bentuk tambahan lembaran negara. ketika dicetak lembaran negara itu dicetak dalam buku merah dan tambahan lembaran negara dicetak dalam buku biru hingga sekarang.

“Padahal kedua hal itu dibahasnya sama, diketok palunya dan dikasih nomer presidennya pun sama tapi kenapa berbeda, itu ada penjelasannya” tuturnya.

Baca Juga: Sri Mulyani Minta Kementerian Lembaga Kelola Anggaran 2019 Lebih Berkualitas

Jimly mengatakan, pada zaman Hindia Belanda hingga sekarang penjelasan undang-undang dibuat oleh kantor pemerintah bukan oleh parlemen. Teori praktek pemerintahan tata kelola pembangunan harus banyak yang dirubah dan yang paling utama itu kurikulum dalam pembelajaran.

“Jadi kalau ke perpustakaan cari undang-undang setengah mati baru dapat di lantai 10, tapi nanti mau tahu penjelasannya harus ke lantai 11 dulu,” ungkap Jimly.

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini