TKN Pertanyakan Data Bambang Widjojanto soal Masifnya Money Politics

Muhamad Rizky, Jurnalis · Minggu 14 April 2019 18:37 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 04 14 605 2043446 tkn-pertanyakan-data-bambang-widjojanto-soal-masifnya-money-politics-IdFBWrIjr9.jpg Wakil Ketua TKN, Arsul Sani

JAKARTA - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani mempertanyakan data yang diperoleh mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang berbicara soal money politik. Menurutnya apa yang disampaikan mantan pimpinan KPK itu merugikan Jokowi-Ma'ruf.

"Yang ingin saya soroti terkait viralnya video yang dibuat Bambang Widjojanto yang di mana didalamnya meski tidak secara eksplisit menyebut pasangan calon 01, tapi kita sudah sama-sama paham lah," kata Arsul di Media Center Jokowi-Ma'ruf, Cemara, Minggu (14/4/2019).

Arsul heran Bambang menyebut data PPATK, padahal data yang dimiliki PPATK itu tidak bisa dimiliki semua orang karena bersifat rahasia.

"Karena data di PPATK itu bersifat sangat rahasia. Kalau data itu sangat rahasia, sesuai dengan UU yang berlaku, maka data itu oleh PPATK hanya bisa diinformasikan diberikan diserahkan kepada lembaga penegak hukum, tentu Polri, Kejaksaan dan KPK. Pertanyaannya kemudian kalau yang bersangkutan tau data tersebut dari mana data itu diberikan," tuturnya.

Untuk itu kata Arsul pihaknya juga ingin meminta penjelasan dari PPATK apakah ada yang membocorkan data tersebut kepada mantan pimpinan lembaga antirasuah itu.

(Baca Juga: Hasto Bilang Ada yang Bangun Persepsi Masifnya Money Politics di Masa Tenang)

Pihaknya juga merasa perlu mengingatkan agar tidak memviralkan hal-hal yang bisa menimbulkan prasangka buruk, sebab sudah banyak contoh menuduh pihaknya namun tidak terbukti.

"Kita tentu sama sama paham mulai dari operasi plastik Ratna kemudian tercoblosnya tujuh kontainer kertas suara kemudian terakhir surat suara tercoblos yang seolah olah hanya terkait dengan Paslon 01 atau partai KIK," kata dia.

"Saudara Bambang Widjojanto apalagi mantan pejabat negara pernah pimpin KPK harusnya bijak. Kami paham sebagai timses secara moral punya kewajiban untuk memenangkan tapi tentu batas batas etika dan kepentingan lebih besar harus dipertimbangkan," tuturnya.

Untuk diketahui, dalam video berdurasi 7 menit 55 detik itu terlihat Bambang berbicara soal money politik. Menurutnya PPATK menyebut ada perputaran uang yang besar disekitar Pemilu 2019. Bahkan kata Bambang hal yang sama juga diungkapkan oleh Bawaslu yang menyebut ada 30 kasus politik uang yang sedang diperiksa.

"Kalau dilihat dari cover areanya (politik uang terjadi) luar biasa bukan hanya di Jakarta tapi juga di Jawa Tengah, Kalimantan, Maluku, Jogja, Gorontalo, Papua, Bangka Belitung, Sumatra Barat, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Timur," tutur Bambang.

Bahkan Bambang menyebut ada modus baru politik uang dalam Pemilu. Hal itu diungkapkan sendiri oleh Bawaslu dan diperkuat oleh PPATK. "Salah satu modus barunya adalah membagikan asuransi kecelakaan atau kesehatan kepada masyarakat," kata Bambang.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini