Rekomendasi Penghitungan Ulang di Surabaya, 35% Form C1 Disebut Salah Hitung

Syaiful Islam, Jurnalis · Selasa 23 April 2019 16:34 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 04 23 606 2047055 rekomendasi-penghitungan-ulang-suara-di-surabaya-35-form-c1-disebut-salah-hitung-qdXYr0cgQY.jpg

SURABAYA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya telah mengeluarkan surat rekomendasi penghitungan suara ulang ke KPU Kota Surabaya.

Bawaslu meminta KPU untuk memerintahkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) beserta jajarannya melakukan penghitungan suara ulang pemilu 2019 pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di seluruh PPK Kota Surabaya.

Ketua Bawaslu Kota Surabaya Hadi Margo mengatakan rekomendasi ini menyusul permintaan agar KPU Kota Surabaya melakukan penghitungan ulang suara terhadap 8.146 TPS di Kota Surabaya, Jawa Timur.

Rekomendasi penghitungan ukang, didasari pada sederet temuan di lapangan, seperti penggelembungan suara. Hal itu diungkap oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Surabaya.

Ketua DPC PKB Surabaya, Musyafak Rouf mengatakan praktik kecurangan itu tepatnya terjadi pada tingkat pemilihan legislatif di 35 persen dari total 8.146 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Surabaya.

"Data kami menunjukkan jika 35 persen form C1 salah hitung. Lalu ada 11 persen form C1 tidak wajar," kata Musyafak saat dihubungi wartawan, Selasa (23/4).

Musyafak membeberkan ketidakcocokan data itu salah satunya terjadi TPS 97 Kelurahan Patemo Surabaya. Menurut dia, semestinya perolehan suara PDIP yakni 26 suara, namun ditulis jadi 88 suara.

(Baca Juga: Bawaslu Rekomendasikan Penghitungan Ulang di Seluruh TPS Surabaya)

"Temuan yang jelas itu, ada penggelembungan suara yang dilakukan oleh PDIP yang masif di beberapa TPS. Dan itu kegiatannya hampir sama, penggelembungan antara kisaran 20 sampai 30 suara per TPS," kata Musyafak.

Tak hanya itu, Musyafak mengatakan di beberapa TPS, suara partainya bahkan telah dikurangi secara signifikan. Hal itu menurutnya tak hanya dialami oleh PKB tapi juga sejumlah partai lain.

"Salah satu buktinya adalah di TPS 08 Kelurahan Karah. Di situ jumlah suara sah kami (PKB) harusnya 36, tetapi hanya ditulis 6," kata dia.

Musyafak menyebut pihaknya sudah mendesak Bawaslu dan KPU untuk mengusut tuntas siapa dalang kecurangan tersebut. Sebab, kata dia, ini telah masuk dalam dugaan pelanggaran pidana pemilu.

"Kami berharap bukan cuma dihitung ulang tapi dicari siapa dalangnya. Dugaan kami ini bukan kesalahan, tapi kesengajaan yang diatur sejumlah pihak, korbannya ya partai yang suaranya tergerus," katanya.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPC PDIP Kota Surabaya, Adi Sutarwijono mengaku kaget dengan tudingan PKB tersebut. Ia pun meminta agar PKB berjuang untuk menunjukkan data yang menurut mereka benar.

"PDIP merasa kaget dengan tudingan seperti itu," kata Adi saat dihubungi wartawan.

Adi menyindir, saat ada penggelembungan suara yang dialami PKB di TPS, partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar itu diam saja.

(Baca Juga: Rekomendasikan Hitung Ulang Suara di Surabaya, PDIP: Bawaslu Harusnya Kaji Dulu)

"Tapi saya anggap ini hal normal, karena faktor kelelahan PKB. Karena penghitungan suara DPRD Kota saja bahkan baru dilakukan jam 12 malam," kata Adi.

Adi kemudian membantah partainya melakukan kecurangan termasuk penggelembungan suara pada pemilu 2019 di TPS Surabaya. Adi berkilah kesalahan hitung suara pada TPS yang ada di Surabaya juga terjadi pada partainya.

"Sebetulnya agak susah (curang), kecuali kalau di situ hanya ada petugas KPPS dan saksinya PDIP saja," kata Adi.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini