Dugaan Skenario People Power untuk Delegitimasi Hasil Pilpres Tersebar & Viral di Medsos : Okezone News

JAKARTA - Ulin Yusron mengicaukan ada 3 skenario kemenangan Indonesia Adil Makmur. Pegiat media sosial ini menyampaikannya melalui cuitan di akun twitter pribadinya @ulinyusron, Selasa (30/4/2019) malam.

"Aksi people power ngamuk 02. Ummat cuma jadi kuda troya!" demikian cuitan Ulin yang menyertakan foto berjudul "3 Skenario Kemenangan Indonesia Adil Makmur"

Aksi people ngamuk 02. Ummat cuma jadi kuda troya! pic.twitter.com/5iSwasLMzk— IG: ulinyusron (@ulinyusron) 30 April 2019

Dalam diagram foto yang diunggah Ulin, fase pertama skenarionya adalah menjelang pengumuman resmi KPU 22 Mei 2019 melakukan 3 aksi yakni melayangkan gugatan ke Bawaslu untuk mendiskualifikasi 01 menggunakan Pasal 280 serta menyebarkan tuduhan isu kecurangan ASN, TNI, dan Polri.

Kemudian menggugat ke DKPP, pecat ketua KPU Arief Budiman, pecat ‎komisioner KPU, Pecat komisioner Situng Pramono Ubaid; Komisioner DKPP Hasyim Asyari, dan komisioner logistik Firian.

Selanjutnya, melakukan aksi di 22 provinsi yang raihan suara Prabowo-Sandi unggul cukup tebal. Aksi dimulai tanggal 3 Mei yakni menduduki ‎KPU pada 20 Mei dan menyiapkan rencana untuk people power. Untuk wilayah yang sudah siap adalah Aceh sebagai pemicu dan menjalar ke wilayah lain: Riau, Madura, Jabar, dan Jakarta. Terakhir, menghadirkan media asing untuk menyampaikan kekacauan di Indonesia.

Untuk fase kedua, adalah mobilisasi umat pada 22 Mei-Juli 2019. Fase ini terdiri menjalankan aksi demonstrasi atau people power setiap 3 hari sekali di bulan Juli. Targenya adalah diskualifikasi 01 dengan tuntutan lakukan pemilu ulang di Jabar, Jatim, Jateng, NTT, Sulut, dan Bali serta MK berpihak kepada penguasa.

Skenario terakhir atau fase 3, deligitimasi kemenangan 01 mulai Agustus-Oktober 2019 melalui MPR agar menggunakan pasal 6A ayat 3 UUD 1945. Dalam fase ini juga disebutkan, selain memenangkan di atas 50% juga harus memenangkan suara di 1/2 jumlah provinsi serta di 17 provinsi yang kalah suara harus di atas 20%. ‎Ulin membenarkan soal cuitannya tersebut.

Dikonfirmasi wartawan soal cuitan Ulin, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, mengatakan, tidak pernah melihat dan mengetahui ada skenario tersebut karena memang tidak ada rapat soal itu.

"Saya ga tahu dari mana ini. Skenario ini saya belum tahu, belum pernah lihat, belum pernah ikut rapat ada skenario ini. Yang sekarang fokusnya ‎kami itu soal hanya mengumpulkan C1, dan juga rekapitulasi yang masih berjalan di tingkat kecamatan di wilayah Indonesia, itu fokus kami," ujarnya.

Terpisah, Pakar Hukum Tata Negara dari Universita Padjadjaran (Unpad) Bandung, Prof. I Gde Pantja Astawa, Rabu (1/5/2019), mengimbau agar semua paslon capres-cawapres menunggu hasil penetapan KPU sebagai institusi yang berwenang menetapkan pemenang pilpres atau pemilu.

‎

"Semua, semua pihak (dimbau). Khususnya pasangan calon presiden yang telah berulang kali men-declare dirinya sebagai pemenang. Ya itu saya imbaulah menahan diri, sabar, nanti kita tunggu," katanya.

Pantja menilai deklrasi dan klaim sebagai pemenang pilpres 2019 yang dilakukan pasangan calon presiden-wakil presiden (capres-cawapres) 02, Prabowo-Sandi terlampau prematur karena sama sekali tidak mempunyai kewenangan.

‎"Jangankan kontestan yang bersangkutan atau kontestan yang ada, lembaga survei pun dengan hasil quick count-nya tidak boleh ‎men-declare bahwa calon ini menang dan ini kalah. Yang punya kewenangan men-declare itu hanya KPU," ujarnya.

Terkait beberapa kali Prabowo-Sandi melakukan deklrasi klaim sebagai pemenang pilpres, menurut Pantja, itu tidak logis. "Salah satu pasangan calon itu yang sudah sejak awal sudah menyatakan diri sebagai pemenang. Logikannya di mana, orang KPU saja belum menghitung, gimana dia menyatakan men-declare sebagai pemenang. Gimana logiknya, akhirnya jadi bahan ketawaan publik," ujarnya.

Kemudian, lanjut Pantja, jika kemudian nanti KPU menetapkan dan misalnya salah satu paslon tidak terima keputusan, silakan ajukan melalu koridor konsitusi yang sudah disediakan baik oleh UUD 1945 maupun UU Pemilu dan UU Pilpres.

"Kecurangan juga tergantung apakah dari sisi administratif atau dari sisi hukum. Kalau bersifat administrasi bisa dilaporkan ke Bawaslu, bila perlu ke DKPP. Tapi kalau misalnya salah satu paslon memiliki bukti-bukti bahwa terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif, tentu saja dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Itu jalur-jalur yang sudah jelas ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan kita," katanya.

Karena itu, Panjta mengimbau jangan mengada-ada dan tidak emosional dalam mengikuti tahapan pemilu termasuk pilpres ini. Terkhusus, jangan terus menerus menyebarkan bahwa praktik kecurangan pemilu ini terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif ‎(TSM).

"Siapapun itu tidak boleh. Karena itu tidak memberikan satu edukasi‎ kepada publik, kepada masyarakat kita umumnya," katanya.

Jika pun merasa punya bukti tentang itu, silakan mengajukan upaya sesuai koridor yang diatur perundang-undangan. Pihak yang menuding terjadi kecurangan secaea TSM, tentunya harus membuktikannya. "Oh iya tentu saja (harus membuktikan). Kalau dia tidak mempunyai bukti, fitnah namanya gitu. Gitu kan simpel persoalannya," ujar dia.

‎Gembar gembor terjadi kecurangan secara TSM itu tidak memberikan edukasi atau pembelajaran demokrasi yang baik kepada publik. Apalagi kemudian mengancam akan melakukan aksi people power.

‎"Bahwa kita berdemokrasi ini tidak didasarkan kepada emosional, apalagi misalnya mengarah pada tindakan-tindakan ancaman atau misalnya seperti yang saya baca di medsos akan menggelar people power, ini kan tidak benar," ujarnya.

Pantja mempertanyakan, apakah masyarakat saat ini mudah terprovokasi dan diajak untuk melakukan people power karena saluran untuk mengadukan apa yang ditudingkan itu sudah ada dan berjalan. Terkecuali jika saluran itu tersumbat.

"Ya ini sebenarnya menurut saya tidak siap kalah‎, tidak konsisten dengan statement sebelumnya bahwa siap menang siap kalah. Berarti tidak siap. Demokrasi itu tidak menebar ancaman, demokrasi itu tidak memberikan peluang tindakan-tindakan anarkis," ujarnya.

People power menurut Panjta merupakan tindakan kontraproduktif saat lembaga atau institusi berwenang terkait pemilu ini menjalankan tugasnya. Karena aksi tersebut pada akhirnya membunuh demokrasi itu sendiri. Sikap itu tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Ketika ditanya apakah people power itu bisa dikategorikan makar, Pantja mengatakan, "Dengan dia tidak mengakui KPU sebagai institusi negara yang diatur oleh konstitusi kita maupun di UU Pemilu dan Pilpres, berarti dia tidak mengakui satu institusi negara, yang sah sama dengan makar. Jadi jangan emosional," katanya.‎

Sebelumnya

Selanjutnya