Ijtima Ulama Minta KPU Diskualifikasi Jokowi, Pramono: Itu Berlebihan
JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Pramono Anung menilai hasil ijtima ulama III yang merekomendasikan agar KPU mendiskualifikasi capres dan cawapres Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin merupakan hal yang berlebihan.
"Ya itu terlalu berlebihan," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/5/2019).
Menurut Pramono, instrumen dalam pesta demokrasi Pemilu serentak 2019 sudah jelas karena adanya UU yang mengatur bahwa KPU merupakan satu-satunya penyelenggara Pemilu yang sah.
(Baca Juga: TKN: Suara Jokowi di Real Count Lebih Tinggi Dibanding Quick Count)
Sehingga, rekomendasi ijtima ulama bukan merupakan instrumen yang diatur oleh UU dalam kontestasi pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
"Apapun itu, kita harus pada posisi yang jelas, clear. Tak perlu lagi diinterprestasikan di luar itu," jelasnya.
Seskab di Kabinet Kerja Jokowi-JK itu menerangkan bahwa pengalaman demokrasi Indonesia memang selalu mempunya dinamika dan ketegangan usai Pilpres. Kendati demikian, ia menyakini bahwa usai kontestasi maka seluruh pihak akan menerima apapun keputusan dari KPU.
"Siapapun pasti akan mengikuti. Jadi sekarang ini ya bunga-bunga demokrasi, yang terjadi bunga-bunga demokrasi. Kita nikmatilah. Apapun bunga itu kan pasti beraneka ragam," tandasnya.
(Angkasa Yudhistira)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
