nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Eks Menkeu Agus Martowardojo Mangkir dari Pemeriksaan KPK

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Selasa 07 Mei 2019 16:11 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 05 07 337 2052639 eks-menkeu-agus-martowardojo-mangkir-dari-pemeriksaan-kpk-HVxb3Tfpr3.jpg Eks Menkeu, Agus (foto: ist)

JAKARTA - Eks Menteri Keuangan, Agus DW Martowardojo mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP Elektronik).

Seharusnya, Agus menjalani pemeriksaan di KPK sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dari tersangka Markus Nari pada hari ini.

"Saksi tidak hadir Agus DW Martowardojo," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa (7/5/2019).

Sampai sore ini, lembaga antirasuah sama sekali belum menerima informasi apapun terkait dengan ketidakhadiran Agus. Padahal, keterangannya diperlukan untuk merampungkan perkara tersebut.

"Belum diperoleh informasi terkait ketidakhadirannya," tutur Febri.

 sd

KPK telah menahan Markus Nari pada 1 April 2019 pasca ditetapkan sebagai tersangka pada 19 Juli 2017. Markus Nari ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus terkait KTP elektronik.

Pertama, Markus Nari diduga dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional tahun 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri dengan terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Selain itu, Markus Nari juga diduga dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terhadap Miryam S Haryani dalam kasus indikasi memberikan keterangan tidak benar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada persidangan kasus KTP elektronik.

Atas perbuatannya tersebut, Markus Nari disangkakan melanggar Pasal 21 UU Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 ssd

Kedua, KPK juga menetapkan Markus Nari sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional 2011-2013 pada Kemendagri.

Markus Nari disangka melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini