nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pakar Hukum Sambut Baik Pembentukan Tim Hukum Nasional

Achmad Fardiansyah , Jurnalis · Selasa 07 Mei 2019 23:45 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 05 07 337 2052789 pakar-hukum-sambut-baik-pembentukan-tim-hukum-nasional-ZlwxCQoGRT.jpg Menko Polhukam Wiranto saat jumpa pers pembentukan Tim Hukum Nasional (Foto: Ist)

JAKARTA - Rencana pembentukan Tim Hukum Nasional mendapat respons positif dari sejumlah pakar hukum. Tim tersebut bisa memberikan masukan yang komprehensif dalam menyikapi berbagai persoalan pasca-Pemilu 2019. 

Menurut Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, I Gede Panca Aastawa, gagasan pembentukan Tim Hukum Nasional mencuat dalam pertemuan sejumlah guru besar nasional dengan Menko Polhukam Wiranto pada Sabtu 4 Mei 2019.

"Itu maksudnya apakah kalau ada pihak-pihak tertentu yang melakukan tindakan-tindakan di luar koridor hukum, apakah nanti bisa diambil tindakan dari sisi hukumnya dalam arti hukum pidananya atau apakah bisa dilakukan dari satu upaya hukum yang lain," ujarnya kepada wartawan, Selasa (7/5/2019).

Pembentukan Tim Hukum Nasional, kata I Gede Panca memiliki urgensi bila melihat adanya kecenderungan sekolompok orang melakukan tindakan yang dapat mengganggu stabilitas politik maupun keamanan nasional. Banyak sekali tindakan yang mencoba untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

"Itu waktu kami bertemu kemarin scope-nya masih kecil dan nanti akan diperluas sehingga akan lebih holistik, komprehensif, menyeluruh memberikan masukan kepada Pak Menko (Menko Polhukam Wiranto)," ujarnya.

(Baca Juga: Pemerintah Bentuk Tim Hukum Nasional, Kaji Ucapan dan Pemikiran Tokoh Tertentu)

Kendati demikian, pihaknya belum mengetahui kapan tim tersebut akan berjalan,tergantung urgensi atau situasinya. Adapun pertemuan sejumlah guru besar hanya brainstorming.

"Tapi dugaan saya secepat mungkin, tergantung Pak Menko-nya. Jadi, ini untuk antisipasi pasca tanggal 22 Mei, jadi sebelum tanggal 22 Mei ini tindakan preventif, mengingatkan. Pembentukan nanti pasca-tanggal 22 Mei," tuturnya.

Menko Polhukam Wiranto

Menurut I Gede Panca, Tim Hukum Nasional akan berjalan untuk memberikan masukan kepada Menko Polhukam dalam menyikapi situasi yang sedang terjadi. Namun, semuanya tetap tergantung kepada Menko Polhukam bagaimana meresponnya.

Pakar Hukum Tata Negara Harsanto Nursadi mengatakan, tim tersebut bisa menjadi second opinion dalam menyikapi situasi tertentu. Contohnya, bila ada ajakan people power atau mendeligitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kalau ada ajak people power atau deligitimasi KPU, atau pemilunya menjadi masif, maka pemerintah perlu second opinion untuk mengambil tindakan, mungkin bentuknya seperti tim hukum nasional," ujarnya.

(Baca Juga: Wiranto: Ada Tokoh di Luar Negeri yang Kerjaannya Ngomporin Masyarakat)

Seperti diketahui, Wiranto akan membentuk Tim Hukum Nasional. Tim ini terdiri dari pakar hukum tata negara, dan profesor dari berbagai universitas. Mereka, kata Wiranto juga sudah diundang dan satu persepsi atas persoalan yang ada.

Tim Hukum Nasional akan mengkaji ucapan dan tindakan serta pemikiran para tokoh-tokoh yang melanggar atau melawan hukum.

"Dan sama apa yang kita pikirkan bahwa tidak bisa dibiarkan rongrongan terhadap negara yang sedang sah, bahkan cercaan makian terhadap presiden yang masih sah sampai nanti Oktober tahun ini, itu sudah ada hukumnya, ada sanksinya, dan kita akan melaksanakan itu, sanksi itu, siapapun itu harus kita tindak tegas," kata Wiranto.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini