nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Tolak Tim Hukum Nasional, PKS: Untuk Penegakan Hukum Ada Polri dan Kejaksaan

Muhamad Rizky, Jurnalis · Rabu 08 Mei 2019 13:22 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 05 08 337 2053012 tolak-tim-hukum-nasional-pks-untuk-penegakan-hukum-ada-polri-dan-kejaksaan-rguMeQkY6q.jpg Hidayat Nur Wahid. (Foto : Muhamad Rizky/Okezone)

JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menentang upaya pemerintah melalui Menko Polhukam membentuk Tim Hukum Nasional untuk mengkaji ucapan dan tindakan tokoh yang mengancam keamanan negara sebagai satu langkah yang berlebihan.

Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Hidayat Nur Wahid menilai, rencana tersebut tidak perlu karena sudah ada lembaga yang memiliki tugas untuk mengurus persoalan tersebut. Untuk penegakan hukum, kata Hidayat, sudah ada Polri hingga Kejaksaan.

"Indonesia bukan negara mencurigai, negara yang melakukan tindakan overlapping. Untuk terkait penegakan hukum sudah ada kok, sudah ada kepolisian, sudah ada kejaksaan. Kenapa itu tidak diperdayakan," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (8/5/2019).

Ia menduga pembuatan tim itu bermuatan politis. Meski disebut akan diberlakukan bagi siapapun, tapi ia menduga pelaksanaannya akan menyasar kelompok oposisi.

Hidayat Nur Wahid (Dok Okezone)

"Beliau mengatakan, berlaku bagi siapa saja, tapi nanti praktiknya pasti akan diberlakukan kepada kelompok oposisi, kelompok yang tidak sejalan dengan maunya kebijakan atau maunya kepentingan penguasa. Yang kayak begini apa bedanya dengan Orde Baru. Terus apa artinya kita melakukan Reformasi," ucapnya.


Baca Juga : Pemerintah Bentuk Tim Hukum Nasional, Kaji Ucapan dan Pemikiran Tokoh Tertentu

Untuk itu, kata Hidayat, rencana pembentukan Tim Hukum Nasional tidak lantas membuat publik percaya bahwa Indonesia tengah menjalankan proses hukum.

"Jadi menurut saya, harusnya Menko Polhukam mengembalikan kewenangan penegakan hukum kepada lembaga-lembaga yang diberikan kewenangan menegakkan hukum," tuturnya.


Baca Juga : Perlukah Tim Kajian Hukum ala Wiranto untuk Awasi Ucapan 'Negatif' terkait Pemilu?

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini