nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK Diminta Ambil Alih Penyidikan Dugaan Korupsi Senilai Rp56 Miliar

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Jum'at 10 Mei 2019 02:09 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 05 10 337 2053773 kpk-diminta-ambil-alih-penyidikan-dugaan-korupsi-senilai-rp56-miliar-mjhKBhUB0a.jpg ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) didorong segera menuntaskan kasus dugaan korupsi pengadaan traktor yang disinyalir merugikan keuangan negara hingga mencapai Rp56,203 miliar. Apalagi hingga kini lembaga penegak hukum pimpinan HM Prasetyo itu belum menetapkan seorang pun tersangka.

Pakar hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu dilibatkan untuk mengawasi kasus ini.

“KPK seharusnya melakukan supervisi sehingga kasus ini berjalan lebih maksimal. Kalau tidak bisa disupervisi, ya diambilalih saja sekalian,” ucap Suparji, Kamis, 9 Mei 2019.

Menurutnya, setiap kasus tidak boleh mangkrak terlampau lama tanpa adanya kepastian hukum. "Apalagi jika ini sudah ada sprindiknya,” kata dia.

(Baca juga: Dugaan Korupsi Pengadaan Traktor, Komjak: Harus Diproses demi Kepastian Hukum)

Lebih lanjut Suparji mendorong Kejagung untuk memproses cepat kasus ini secara profesional dan transparan. Langkah itu menurutnya penting diambil agar tidak menimbulkan kecurigaan publik. 

“Jika sudah ada orang yang diduga melakukan perbuatan tindak pidana, maka harus segera ditetapkan sebagai tersangka. Jangan sampai menimbulkan spekulasi bermacam-macam di masyarakat,” ujar Suparji.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Mukri memastikan bahwa penyidikan dugaan korupsi tersebut hingga kini masih terus berjalan. Pihaknya juga terus mengintensifkan pemeriksaannya terhadap sejumlah saksi. “Sedangkan tersangkanya sendiri, belum ada,” kata Mukri.

(Baca juga: Kejagung Bidik Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Traktor)

Ilustrasi Kejagung

Sebelumnya, Komisioner Komisi Kejaksaan (Komjak) RI, Barita Simanjuntak mendesak penyidik Kejagung tidak hanya memproses pelaksana lapangan saja, melainkan juga penanggung jawab dalam proyek tersebut.

“Semua yang terlibat wajib diproses, diperiksa secara adil, benar dan profesional, tidak hanya pelaksana lapangan tetapi sampai pejabat yang bertanggung jawab,” ujar Barita, Rabu, 8 Mei 2019 lalu.

JAM Pidsus Kejagung sebenarnya telah mengeluarkan enam surat perintah penyidikan (sprindik) perkara dugaan penyimpangan anggaran proyek ini. Keenam sprindik itu, di antaranya pengadaan traktor roda dua, traktor roda empat, rice transplanter, seeding tray dan pompa air, ekskavator yang diduga merugikan keuangan negara mencapai angka Rp56,203 miliar. Namun hingga kini belum satupun yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini