Presidium Rakyat Bergerak Desak Bawaslu Bentuk TPF Ungkap Kematian 554 Petugas Pemilu
SOLO - Sejumlah massa yang tergabung dalam Gabungan Presidium Rakyat Bergerak (Gaprak) menggelar aksi unjuk rasa damai di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Solo. Mereka mendesak agar segera dibentuk Tim Pencari Fakta (TPF) atas meninggalnya 554 Petugas KPPS, Panwas dan polisi.
Menurut juru bicara Gaprak, Endro Sudarsono, kematian 554 orang petugas penyelenggara Pemilu ini merupakan kejadian yang sangat luar biasa.
Baca Juga: Dinginkan Emosi Massa, Bawaslu Dijaga Polisi Bersorban dan Berpeci Putih
Sehingga pemerintah maupun instansi terkait jangan menganggap kematian petugas pemilu yang jumlahnya cukup banyak ini dianggap sepele dan suatu kewajaran saja.
Endro membandingkan, dengan kematian unggas serta ratusan ekor ikan yang tiba-tiba saja, langsung dilakukan suatu penyelidikan. Tetapi kematian petugas pemilu yang angkanya mencapai 554 saja tidak dilakukan suatu penyelidikan.
"Ini jangan dianggap sepele. Jangan hanya cukup dengan pemberian santunan pada keluarga saja. Kemudian kematian 554 petugas KPPS, Panwas dan Polisi ini berhenti. Harus ada pertanggungjawaban pemerintah, karena KPPS di bawah KPU. Harus diselediki, apakah ada unsur pembunuhan apa tidak," ujar Endro pada Okezone, di sela aksi demo damai, Jumat (10/5/2019).
"Unggas mati seekor saja langsung diselidiki. Ratusan Ikan mati tiba-tiba saja juga langsung dilakukan penyelidikan. Ini ke manusia hingga 500 tidak ada penyelidikan sama sekali Masa manusia lebih rendah dari pada hewan. Ini kejadian luar biasa, harus ada pembongkaran meskipun sampling tidak seluruhnya," sambungnya.
Selain mendesak untuk segera mengungkap meninggalnya 554 petugas KPPS, Panwas dan Polisi, dalam aksi damai di Bawaslu itupun, massa mendesak agar indikasi kecurangan lainnya seperti DPT bermasalah yang jumlahnya mencapai 17,5 juta data pemilih dimana 6,5 juta pemilih yang tidak mendapatkan formulir C6 untuk diungkap.
Baca Juga: Petinggi BPN Prabowo-Sandi Laporkan Dugaan Kecurangan Pemilu ke Bawaslu
Dalam aksi yang tak begitu mendapatkan penjagaan ketat dari aparat kepolisian, mereka pun mendesak agar banyaknya surat suara yang telah tercoblos untuk pasangan petahana uang diduga dilakukan oleh petugas KPPS serta penyimpanan surat suara yang tanpa segel atau tidak sesuai perintah undang-undang pemilu dan rekapitulasi perolehan suara banyak kesalahan input juga untuk diungkap.
"Berkaitan dengan hal itu, Gabungan Presedium Rakyat Bergerak menyampaikan petisi menolak pengumuman hasil pemilu 2019 oleh KPU, adili pelanggaran kecurangan dan membentuk tim pencari fakta atas meninggalnya 554 petugas KPPS, Panwas dan Polisi," ucap dia.
(Fiddy Anggriawan )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
