nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK Endus Potensi Korupsi Pemilihan Rektor, Ini Penjelasan Menristekdikti

Taufik Fajar, Jurnalis · Selasa 21 Mei 2019 21:11 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 05 21 65 2058625 kpk-endus-potensi-korupsi-pemilihan-rektor-ini-penjelasan-menristekdikti-n2tT76YErd.jpg Menristekdikti (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir memberikan penjelasan terkait banyak laporan adanya dugaan korupsi sistem pemilihan rektor di perguruan tinggi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kalau masalah itu silakan KPK periksa saja. Karena saya dalam pemilihan rektor, selalu minta pendampingan dari KPK yakni dalam hal ini PPATK," ujarnya di Gedung Kemristekdikti Jakarta, Selasa (21/5/2019)

Dia menuturkan bahwa, PPATK yang akan menulusuri aset yang di miliki oleh calon rektor tersebut. Apabila memang terjadi itu silakan Kepolisian dan Kejaksaan untuk memeriksa jangan sampai ada aliran dana dari pemilihan rektor.

"Jadi, kita itu adalah dunia pendidikan tinggi akedemik yang paling ilmiah dan paling beretika, kalau mereka melakukan hal itu menjadi tidak etis. Oleh karena itu harus diperiksa," tutur dia.

Dia menambahkan bahwa Menteri itu memiliki suaranya 35% itu supaya lembaga itu bisa di kontrol oleh pemerintah. Karena Anggarannya ini dari pemerintah.

"Kenapa suara menteri 35%, karena kita banyak pengalaman? Pasalnya dulu pemilihan rektor 100% dari Perguruan Tinggi (PT), hasilnya apa masalah disana yg muncul yakni politisi kampus kalau 100% oleh Kampus. Dan pernah 100% dari Kementrian apa yang terjadi kampus tidak berkembang dan kita sudah modifikasi menjadi 35% inilah hasil sejarah yang kita lakukan," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarief mengakui pihaknya menerima banyak laporan adanya dugaan korupsi sistem pemilihan rektor di perguruan tinggi. Saat ini, KPK sedang menelusuri unsur korupsi tersebut.

"Jadi KPK memang perlu diklarifikasi lagi tetapi banyak mendapatkan laporan bahwa sistem pemilihan rektor itu mempunyai potensi-potensi korupsi seperti itu," kata Syarief saat menghadiri kegiatan di Gedung KPK lama, Kavling C1, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan.

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini