Membuka Rahasia Bank

Opini, Okezone · Jum'at 14 Juni 2019 15:17 WIB
https: img.okezone.com content 2019 06 14 65 2066483 membuka-rahasia-bank-N1JaYg2LcV.jpg Ilustrasi (Foto: Reuters)

Secara teori ada dua pendapat tentang Rahasia Bank yaitu:

1. Teori Rahasia Bank bersifat mutlak, yaitu Bank berkewajiban menyimpan rahasia nasabah yang diketahui oleh Bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun. Semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya yang tercatat di Bank wajib dirahasiakan tanpa pengecualian dan pembatasan dengan alasan apapun dan oleh siapapun.

2. Teori Rahasia Bank bersifat nisbi/relatif, yaitu Bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya untuk suatu kepentingan mendesak, misalnya demi kepentingan negara atau kepentingan umum.

Teori Rahasia Bank bersifat nisbi dalam penerapannya akan berdasarkan pada asas proporsional sebelum membuka informasi rahasia bank. Asas proporsional menghendaki pertimbangan kepentingan mana yang lebih berat yaitu tidak membuka rahasia yang berarti menyimpan rahasia untuk kepentingan terbatas atau membuka rahasia demi kepentingan negara.

Indonesia dalam praktek dan aturan menganut teori Rahasia Bank bersifat nisbi hal ini dapat dilihat dalam UU Perbankan Indonesia yang mengecualikan Rahasia Bank untuk kepentingan umum seperti:

a. Perpajakan (Pasal 41 ayat (1));

b. Penyelesaian piutang Bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara (Pasal 41A ayat (1));

c. Peradilan dalam perkara pidana (Pasal 42 ayat (1));

d. Perkara perdata antara Bank dan nasabahnya (Pasal 43);

e. Tukar menukar informasi antar Bank (Pasal 44 ayat (1));

f. Permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis (Pasal 44A ayat (1));

g. Permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia (Pasal 44A ayat 2).

Hal ini pun sejalan dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang khususnya Pasal 72 ayat (2) yang pada intinya menyatakan untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, penyidik, penuntut umum atau hakim dinisbikan atau dikesampingkan ketentuan peraturan peundang – undangan yang mengatur rahasia bank dan transaksi keuangan lainnya. Oleh karenanya, upaya untuk mencegah dijadikannya Bank sebagai sarana pencucian uang sangat dimungkinkan untuk membuka Rahasia Bank.

Selain itu, Pihak Bank harus menerapkan prinsip mengenal nasabah dengan melakukan Customer Due Diligence (CDD) kepada setiap nasabahnya. CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi dan pemantau kesesuai transaksi dengan profil nasabah. Oleh karenanya sedini mungkin Pihak Bank bisa mencegah tindak pidana pencucian uang yang menggunakan sarana perbankan.

Meski rahasia bank dapat dibuka sebagaimana yang dijelaskan diatas, bukan berarti pihak perbankan dapat mengumbar data nasabah, sebagaimana yang kita lihat dimasyarakat, penerbit katu kredit dengan mudahnya mendapatkan data nasabah yang ditengarai sumber informasi nasabah itu didapat oleh para agensi atau sales dari bank penerbit kartu kredit.

(Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera- Hidayatullah M. A. Nasution)

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini