5 Komisioner KPUD Palembang Ditetapkan Jadi Tersangka, Ini Respons KPU

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Senin 17 Juni 2019 18:16 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 06 17 606 2067483 5-komisioner-kpud-palembang-ditetapkan-jadi-tersangka-ini-respons-kpu-s7yjpuxRGz.jpg Komisioner KPU RI Hasyim Asy'ari (foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih mendalami penyebab ditetapkannya lima komisioner KPUD Palembang menjadi tersangka oleh pihak kepolisian.

Polisi menetapkan tersangka para penyelenggara Pemilu di KPUD Palembang itu lantaran tidak menjalankan rekomendasi dari Bawaslu. Pasalnya, KPUD Palembang hanya melakukan 13 Pemungutan Suara Ulang (PSU) dari 70 rekomendasi yang diberikan Bawaslu.

Baca Juga: Kisah Para Caleg Gagal, dari yang Gangguan Jiwa hingga yang Tidak Kapok 

"Itu yang sedang kita klarifikasi, dalami sebetulnya apa yang terjadi," kata Komisioner KPU Hasyim Ashari, Senin (17/6/2019).

Hasyim menerangkan, pihaknya juga telah menerima laporan kepada para penyelenggara Pemilu di Palembang tersebut. Sehingga, KPU tengah mempelajari persoalan yang menjerat KPUD Palembang.

"Sumber yang kami terima saat ini bahwa ada rekomendasi PSL di beberapa tempat sudah dikerjakan, tapi kemudian ada perubahan, bukannya lanjutan PSU, ini jadi pertanyaan bagi KPU," papar dia.

Ilustrasi Pemilu (foto: Shutterstock) 

Hasyim juga mengaku heran dengan kinerja KPUD Palembang yang secara sepihak mengubah rekomendasi Bawaslu yang meminta melakukan PSL dengan menyelenggarakan PSU.

"Atas dasar apa, kemudian kalau tidak dilaksanakan mengapa, kan begitu. Dan informasi yang kami terima juga, bahkan rekomendasi semula yang PSL itu munculnya H-2 batas akhir laksanakan PSU, di UU PSU paling lambat 10 Hari sejak hari pemungutan suara. Kalau pemungutan suara 17 April maka 10 harinya 27 April," terang Hasyim.

Baca Juga: Tim Hukum Prabowo-Sandi Kirim 4 Truk Alat Bukti ke MK 

Hasyim menilai, salah satu penyebab tidak terselenggaranya PSU itu lantaran terlalu lamanya Bawaslu merekomendasikan PSU kepada KPUD Pelembang. Sehingga, para komisoner KPUD Palembang itu kesulitan untuk menggelar PSU.

"Kalau PSU itu kan harus siapkan undangan, dirikan TPS, siapkan surat suara. sementara surat-surat yang adakan bukan KPU daerah tapi pusat. Kan harus disiapkan juga ketersediaan surat-surat dan seterusnya," ucapsnya.

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini