nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kepala BNPB Minta Semua Pihak Bahu Membahu Antisipasi Bencana

Muhamad Rizky, Jurnalis · Kamis 20 Juni 2019 10:28 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 06 20 337 2068619 kepala-bnpb-minta-semua-pihak-saling-bahu-membahu-antisipasi-bencana-iBgVQFAgpL.jpg Karhutla di Riau. (Foto: Banda H Tanjung/Okezone)

JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo mengajak semua pihak untuk saling bahu membahu dalam mengantisipasi bencana yang ada di Indonesia. Menurutnya baik pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, komunitas masyarakat, serta para pakar menjadi kunci mewujudkan ketangguhan bangsa menghadapi bencana.

Menurut Doni, dalam beberapa tahun terakhir Indonesia dihadapkan pada anomali perubahan iklim yang berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi. Selain itu letak geografi pertemuan lempeng bumi dan rangkaian gunung api aktif di Indonesia menyebabkan terjadinya sejumlah fenomena alam.

Bahkan anomali perubahan iklim di Indonesia saat ini semakin terasa seperti di wilayah timur Indonesia yang mengalami curah hujan tinggi sehingga menyebabkan banjir.

"Seperti di kawasan Maluku, Sulawesi, Kabupaten Konawe Utara sampai dengan Kota Samarinda di Kalimantan Timur," kata Doni dalam keterangan tertulisnya, Kamis (20/6/2019).

Di sisi lain BMKG memperkirakan, sejumlah kawasan seperti di wilayah barat Indonesia kini memasuki musim kemarau, yang baru akan berakhir pada bulan Oktober 2019. Kondisi ini bisa memicu kebakaran hutan dan lahan.

Kepal BNPB Doni Monardo

Untuk itu antisipasi bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan terutama di 7 provinsi Aceh, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan harus dilakukan. "Saat ini sudah 3 provinsi yang sudah dinyatakan dalam keadaan darurat asap yaitu Kalbar, Riau dan Sumatera Selatan," ungkapnya.

Doni menjelaskan, kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan bencana asap, bersumber dari dua faktor yaitu alam dan manusia. Faktor alam misalnya petir, gesekan logam yang menyebabkan kebakaran, biasanya di musim kering/kemarau. Faktor ini sangatlah kecil, mungkin sekitar 1 persen.

Menurutnya, 99 persen penyebab kebakran hutan karena perbuatan manusia. "Nah perbuatan manusia ini dibagi lagi menjadi dua kelompok. Yang pertama tidak disengaja, karena bakar sampah atau buang puntung rokok sembarangan dan menimbulkan kebakaran. Jumlah kategori ini juga sangatlah kecil," ujarnya.

Foto: BNPB  

Berikutnya karena disengaja, contoh membuka lahan kebun untuk kepentingan pribadi, hal ini pun, kata doni, jumlahnya kecil. Jumlah yang paling banyak dan besar adalah membakar lahan dengan disengaja dan juga dibayar. Angkanya bisa mencapai di atas 90 persen.

"Yang jumlahnya mencengangkan dan sudah bukan rahasia dikarenakan pembukaan hutan dan lahan oleh para pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) untuk industri kayu maupun perkebunan kelapa sawit," ujar dia

Berdasarkan data, sepanjang Januari hingga Juni 2019 kebakaran hutan dan lahan di Riau sudah mencapai 3.100 Ha. Doni mengaku tak heran sebab hal itu sudah menjadi rahasia umum bahwa kebakaran liar yang terjadi akibat kegiatan perladangan hanya kamuflase dari penebang yang memanfaatkan jalan HPH dan berada di kawasan HPH.

Metode pembukaan lahan dengan cara tebang habis dan pembakaran ini dianggap modus yang murah, mudah dan cepat namun berakibat fatal. Penyebab lainnya, umumnya berawal dari suatu konflik, hutan dan tanah dikuasai oleh para investor yang mendapat pengesahan melalui celah hukum positif negara.

Akibatnya kata Doni, banyak masyarakat yang terpapar langsung dengan bencana asap ini dan tentu juga mencemari udara dan berdampak pada kesehatan masyarakat. Tahun 2014 dan tahun 2015, di Riau, tercatat 53.553 kasus penyakit seperti ISPA, asma, paru-paru dan jantung. Tidak kurang dari 4.000 diantaranya mengalami komplikasi penyakit mata dan kulit.

Selain itu tercatat adanya korban jiwa yang disebabkan tingginya kandungan asap yang terhirup pernapasan masyarakat di Riau. Bayi bayi yang merupakan generasi penerus bangsa juga terpapar penyakit sejak dini.

"Inilah satu penyebab stunting. Anak-anak tak mampu melangkah menuju ruang ruang kelas di sekolah untuk mendapatkan pendidikan. Satu hal yang perlu dicacat dengan garis tebal, bahwa dampak di sektor kesehatan ini tak bisa diukur dengan kerugian uang, sebab ini sudah menyangkut keselamatan nyawa manusia," tegasnya.

Foto: Banda H Tanjung/Okezone

Adapun dalam kasus ini lanjutnya, Pemprov Riau telah merilis data pada bulan Februari 2019 tercatat 1.753 jiwa yang mengalami ISPA, dan yang terparah terjadi di Kota Dumai. Kebakaran hutan dan lahan juga menggerus aktifitas perekonomian lantaran asap tebal mengganggu transportasi udara.

Banyak penerbangan terpaksa ditunda atau dibatalkan. Sementara pada transportasi darat, sungai, danau dan laut terjadi beberapa kasus tabrakan atau kecelakaan yang menyebabkan hilangnya nyawa dan harta benda. Hal ini dipastikan membebani masyarakat dan pelaku bisnis.

Malapetaka asap juga bahkan sampai pada negara tetangga seperti Singapura, Brunai Darussalam, Malaysia dan Thailand. Berdasarkan data, kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan sebelum tahun 2015 mencapai US$2,84 Milyar hinggai US$4,86 Milyar yang meliputi kerugian materi dan non materi.

Periode bulan Juli-Oktober 2015 mencapai Rp221 Triliun. Total lahan terdampak seluas 2,6 Juta Ha atau setara dengan 4,5 kali luas Pulau Bali. Kerugian lainnya yang disumbangkan adalah melorotnya citra pariwisata kita.

"Kita dikarunia karakeristik lahan gambut yang unik, kedalamannya mencapai hingga 36 meter. Penyiraman melalui helikopter, rekayasa teknologi cuaca dan hujan buatan hanya bersifat sementara dan menguras keuangan Negara. Yang konkret memadamkan hanya satu cara curah hujan alami yang lebat. Oleh karenanya tugas kita semua menjaga agar jangan sampai ada kebakaran, jangan sampai ada yang terbakar, jangan sampai ada yang membakar," terangnya.

Untuk itu sambung Doni, penting untuk mengenaki ancamannya, dan menyiapkan strategin. Antisipasi tersebut dapat dilakukan melalui pencegahan dengan tiga pendekatan, yang pertama pendekatan kesejahteraan, yang kedua pendekatan lingkungan hidup, dan yang ketiga pendekatan hukum.

"Pendekatan kesejahteraan, erat kaitannya dengan bagaimana mengelola kondisi sosial ekonomi masyarakat. Juga mendorong para investor yang memiliki hak pengelolaan hutan dan lahan, untuk membina dan membantu masyarakat sekitar, dengan tunduk pada peraturan perundangan terkait tanggung jawab sosial perusahaan," ucapnya.

Pendekatan lingkungan hidup, adalah upaya untuk memastikan bahwa pemanfaatan ruang dalam hal ini hutan dan lahan dikelola secara lestari serta menjaga ekosistem secara alami. Kita menjaga alam sekaligus membela alam.

Adapun pendekatan hukum, pemerintah dalam hal ini selaku regulator, memiliki lebih dari 20 peraturan yang mengatur tentang pemanfaatan hutan dan lahan. Regulasi yang ada harus dipatuhi dan ditegakkan.

"Ketiga pendekatan tersebut, menjadi upaya saling terkait yang harus dilakukan secara simultan. Kami percaya dengan pendekatan persuasif, kesadaran semua pihak, pembakaran hutan lahan dapat kita hentikan sejak hari ini," tuturnya.

Sebagai langkah awal, BNPB telah melakukan koordinasi diantaranya dengan KLHK, BMKG, LAPAN, dan BRG, untuk optimalisasi pemantauan hotspot harian, kemudian dengan TNI-Polri untuk kesiapan personil serta bersama-sama PPNS kementerian/lembaga terkait untuk sosialisasi dan penegakan hukum.

"BNPB didukung oleh Panglima TNI dan Kapolri, menyiapkan pasukan TNI-Polri tidak kurang dari 3.000 personil baik untuk pencegahan maupun untuk operasi pemadaman serta penindakan hukum.

Pelibatan pasukan ini juga berfungsi memberikan pendampingan kepada masyarakat tentang bagaimana mengelola hutan dan lahan pada saat musim kemarau untuk pencegahan, serta memberikan pemahaman kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan," tutupnya.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini