nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kendala Penerimaan Peserta Didik Baru dengan Sistem Zonasi

Koran SINDO, Jurnalis · Minggu 30 Juni 2019 16:20 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 06 30 65 2072795 kendala-penerimaan-peserta-didik-baru-dengan-sistem-zonasi-hFXZNbDQMr.jpg Pendaftaran PPDB (Foto: Okezone)

JAKARTA – Kebijakan zonasi yang diterapkan pemerintah selama tiga tahun terakhir belum sepenuhnya berjalan lancar dan sesuai harapan masyarakat. Kebijakan zonasi yang telah diimplementasikan belum sepenuhnya didukung kebijakan mutu pendidikan lain, termasuk kelengkapan infrastruktur sekolah.

Minimnya sosialisasi pemerintah daerah ke sekolah-sekolah serta ke masyarakat, serta kurangnya perbaikan infrastruktur sekolah, menjadi sejumlah kendala dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) berdasarkan sistem zonasi.

Peneliti Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) Nisa Felixia mengungkapkan, kebijakan baru PPDB merupakan alarm bagi pemerintah untuk menangani masalah pendidikan yang belum tersentuh di tingkat kabupaten. Banyak sekolah yang tidak cukup menyediakan sarana dan prasarana yang baik sehingga belum mampu untuk menampung kebutuhan siswa dengan sistem zonasi.

“Ketika mencanangkan wajib belajar bukan cuma menyuruh untuk wajib belajar, tapi dipikirkan tempat belajarnya, fasilitasnya, bahkan kualitasnya dijamin pemerintah. Bila di satu zona misalnya kabupaten tidak cukup menyediakan sarana yang baik, berarti selama ini mereka tidak cukup akses untuk memenuhi kebutuhan pendidikan,” tutur Nisa.

Baca Juga: Bima Arya Cek Dugaan Manipulasi Data Kependudukan Terkait PPDB di Bogor

Kebijakan yang diterapkan pemerintah tersebut menjadi langkah maju untuk tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara, menurut Nisa, memang seharusnya menyiapkan pendidikan yang merata bagi seluruh anak bangsa.

Sayangnya, semua itu belum diikuti sarana dan prasarana yang memadai dan akhirnya banyak sekolah yang belum siap untuk melaksanakan sistem zonasi.

Wakil Ketua Komisi X DPR yang membawahi urusan pendidikan, Hetifah Sjaifudian, mengatakan, dari data per Juli 2016 terdapat 1.833.323 ruang kelas yang memerlukan perbaikan.

Dari sisi ketersediaan guru, Dapodik per Desember 2018 mencatat data kebutuhan guru SD sebanyak 1.168.806 orang. Kebutuhan guru SMP per mata pelajaran ujian nasional sebanyak 224.650 orang, kebutuhan guru SMA/SMK per mata pelajaran ujian nasional ada 139.682 orang, dan kebutuhan guru mata pelajaran produktif SMK tidak kurang dari 84.029 orang.

“PPDB berkaitan erat dengan kesiapan pemerintah pusat dan daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana sekolah dan jumlah guru yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Namun, di lapangan, berdasarkan hasil temuan Panja Evaluasi Dikdasmen Komisi X DPR RI, capaian SNP terendah di semua satuan pendidikan di Indonesia adalah standar sarana prasarana dan standar pendidik dan tenaga pendidikan,” tutur Hetifah.

Baca Juga: Kemendikbud Diminta Kaji Kembali Penerapan Sistem Zonasi PPDB

Dia menilai sosialisasi oleh pemerintah terlalu terburu-buru dan menyebabkan banyak daerah yang belum dapat menerapkan kebijakan ini. Pertemuan pertama dilakukan di akhir Februari 2019 dan beberapa bulan kemudian setiap daerah harus dapat membuat kebijakan masingmasing untuk menjabarkan peraturan menteri.

“Padahal, mereka harus menyiapkan data-data akurat terbaru seperti distribusi demografi, seberapa banyak anak yang lulus di suatu wilayah atau zonasi, jumlah sekolah, termasuk daya tampung sekolah,” ungkapnya.

Bila daerah telah memiliki data yang lengkap dan memenuhi semua yang dibutuhkan, untuk dua tahun ke depan dapat terlihat seberapa besar lulusan di jenjang tertentu—termasuk bila belum adanya sekolah di wilayah tersebut.

Karena itu, pemerintah daerah dapat membangun sekolah sesuai kebutuhan di wilayahnya dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pada 2020 sekolah baru dapat diwujudkan.

“Sehingga pada 2021 sudah tersedia sekolah dan pada 2022 sistem zonasi sudah bisa diberlakukan, jadi ada tingkatan kesiapan di wilayah untuk distribusi dan pemerataan agar standar pelayanan pendidikan sudah tersedia terlebih dulu sehingga nanti ketika menerima murid sudah lebih baik,” paparnya.

Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Publik dan Kerja Sama Luar Negeri Kemendikbud, Soeparto menjelaskan, penyebab masih adanya perdebatan di masyarakat tentang sistem zonasi karena kurangnya sosialisasi pemerintah daerah ke masyarakat.

Menurut Soeparto, sekolah-sekolah di daerah yang banyak mendapatkan keluhan masyarakat akibat ketidaksiapan dalam melaksanakan program zonasi. Soeparto menilai, program ini terkesan tidak dilakukan sepenuh hati oleh beberapa daerah karena Kemendikbud tidak memiliki jalur komando langsung dengan dinas daerah.

Dia juga mengakui, Kemendikbud tidak dapat memaksa setiap daerah mengikuti arahan pemerintah pusat. “Dinas pendidikan provinsi kota dan kabupaten bukan bawahan Kemendikbud. Jenjang SD tanggung jawab dinas pemerintah kota, sedangkan SMP dan SMA oleh pemerintah provinsi,” jelasnya.

Meski demikian, Kemendikbud tetap aktif melakukan bimbingan melalui lembaga penjamin mutu pendidikan yang bertugas mendampingi dinas pendidikan daerah.

“Mereka kepanjangan tangan kami, mereka kami berdayakan agar dinas daerah tidak perlu datang jauh ke pusat,” ujarnya saat dihubungi KORAN SINDO, Jumat (28/6).

Pengumuman PPDB Banten Ditunda

Sejumlah orang tua resah lantaran pengumuman hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA dan SMK di Provinsi Banten yang seharusnya Sabtu (29/6) tiba-tiba ditunda. Penundaan ini berdasar surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten bernomor 421/26/8/Dindikbud/2019 tertanggal 29 Juni 2019.

Surat itu menyebut bahwa sehubungan dengan masih adanya proses penyelesaian secara teknis, pengumuman kelulusan PPDB SMAN dan SMKN tahun pelajaran 2019/209 diundur sampai batas waktu yang akan ditetapkan oleh panitia PPDB Provinsi Banten.

Surat yang ditujukan kepada kepala SMAN dan SMKN itu ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten E Kosasih Samanhudi, lengkap dengan cap.

Surat juga ditembuskan kepada Gubernur Banten, Wakil Gubernur Banten, Sekda Banten, dan Inspektur Daerah Banten. Seharusnya berdasarkan informasi PPDB 2019 SMA/SMK/SKH Provinsi Banten, pelaksanaan pengumuman hasil seleksi dilaksanakan pada Sabtu (29/6).

Jadwal ini berurutan setelah pelaksanaan sosialisasi, pendaftaran, dan seleksi. Sebagai informasi, sosialisasi PPDB dilaksanakan pada 8 April–16 Juni 2019, 17–22 Juni 2019 pendaftaran PPDB SMA/SMK/SKH, 24–26 Juni 2019 verifikasi/uji kompetensi SMKN, 29 Juni 2019 pengumuman hasil seleksi PPDB, 1–2 Juli 2019 daftar ulang, 15 Juli 2019 awal tahun pelajaran 2019/2020.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini