nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Penerapan Zonasi Tak Semudah Membalikkan Tangan

Selasa 02 Juli 2019 16:57 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 07 02 65 2073710 penerapan-zonasi-tak-semudah-membalikkan-tangan-zfrc1HDQpy.jpg Ilustrasi PPDB (Okezone)

JAKARTA - Pemerhati anak Seto Mulyadi memperkirakan manfaat penerapan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), yakni terciptanya pemerataan pendidikan bakal terlihat pada 5-10 tahun mendatang.

"Enggak bisa seperti membalikkan telapak tangan, ya. Mungkin dalam 5-10 tahun baru ideal betul," katanya melansir laman antaranews, Senin (2/7/2019).

 Baca juga: Pemkot Pekanbaru Buka PPDB Anak Imigran, Rudenim Tak Beri Izin

Saat ini, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) itu sedang berada di Lombok mengisi seminar tentang pendidikan anak usia dini (PAUD).

 Penerapan Zonasi

Menurut dia, idealitas kebijakan zonasi memang terkonsep untuk jangka panjang dengan terkikisnya kesenjangan dan diskriminasi dalam praktik pendidikan di Indonesia.

 Baca juga: Penerimaan Peserta Didik Baru dengan Zonasi Dinilai Merugikan

Lewat kebijakan zonasi, kata dia, pendidikan di Indonesia bukan lagi "privilese", tetapi diletakkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada kodrat sejatinya, yakni sebagai hak dasar setiap anak.

Namun, pengajar Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma itu mengingatkan ide bagus Kemendikbud ini harus segera ditindaklanjuti secara serius, seiring penerapan zonasi pada PPDB.

 Baca juga: Daftar Sekolah, Peserta PPDB Antre di Warnet

Artinya, Kak Seto mengatakan semua harus siap untuk melaksanakan kebijakan zonasi itu, termasuk konsekuensinya, yakni pemerataan pendidikan, mulai akses, sumber daya manusia, sarana prasarana, hingga kualitas.

"Sekolah-sekolah yang selama ini kurang, segera dipacu kualitasnya. Harus diberikan pelatihan dan peningkatan kualitas gurunya, sarana prasarananya, di setiap sekolah negeri," katanya.

Ia mengatakan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) telah menetapkan delapan standar nasional.pendidikan (SNP), mulai standar isi, standar kompetensi lulusan (SKL), standar proses pendidikan, dan seterusnya.

 Baca juga: Jalur Zonasi, Tren Pindah Rumah ke Sekolah Favorit Meningkat

Semestinya, kata dia, pemerintah pusat, Kemendikbud, dan pemerintah daerah harus berupaya secepat mungkin untuk memenuhi delapan standar pendidikan yang dipersyaratkan.

Pada akhirnya, kata Kak Seto, sekolah-sekolah yang selama ini kualitasnya kurang bisa menyamai sekolah unggulan sehingga tercipta pemerataan kualitas pendidikan.(rzy)

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini