nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

PPDB Banyak Masalah, Satgas Zonasi Dibentuk

Koran SINDO, Jurnalis · Rabu 03 Juli 2019 10:42 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 07 03 65 2073992 ppdb-banyak-masalah-satgas-zonasi-dibentuk-dd6nAYf63j.jpg Ilustrasi: Foto Okezone

JAKARTA – Sistem zonasi yang diterapkan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini masih banyak memicu masalah dan keluhan masyarakat di berbagai daerah.

Untuk mengatasi agar masalah serupa tak terulang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuat satuan tugas (satgas) khusus zonasi. Satgas ini bertugas sebagai koordinator yang mampu menjembatani antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyempurnakan kebijakan zonasi di setiap daerah.

 Baca Juga: Penerapan Zonasi Tak Semudah Membalikkan Tangan

Sekjen Kemendikbud Didik Suhardi mengatakan, koordinator satgas ini di daerah adalah kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) di setiap provinsi. Didik berharap, dengan adanya satgas ini maka program yang terkait dengan implementasi kebijakan zonasi akan lebih terfokus. Layanan kualitas pendidikan pun ditargetkan bisa semakin cepat meningkat.

"Tugas satgas ini mengoordinasikan, menyinergiskan, menyinkronisasikan, sehingga nanti persoalan-persoalan yang (akan) menangani satgas ini," katanya seusai Rakor Satgas Implementasi Zonasi Pendidikan di Kantor Kemendikbud, Jakarta, kemarin.

Plt Dirjen Dikdasmen Kemendikbud ini juga menjelas kan, satgas ini nanti tidak hanya akan membantu pemerintah daerah dalam menangani proses PPDB, satgas juga akan membantu menyinergiskan pelatihan guru di daerah dan mengoordinir bantuanbantuan ke daerah untuk peningkatan kualitas layanan dan mutu pendidikan.

Bantuan bagi daerah yang terkena bencana juga tak luput dikoordinasikan oleh satgas ini. Menurut Didik, adanya komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah itu sangat penting untuk menunjang kebijakan zonasi ini. Pemerintah pusat, katanya, perlu tahu daerah mana saja yang perlu diintervensi lebih banyak.

 Baca Juga: Penerapan PPDB Sistem Zonasi Butuh Peraturan Presiden

Staf Ahli Mendikbud Bidang Regulasi Chatarina Muliana Girsang menjelaskan, penerapan sistem zonasi pada PPDB merupakan pemantik awal. Selanjutnya perlu ditindak lanjuti dengan pemenuhan jum lah sekolah dan pemerataan infrastruktur, serta sarana dan prasarana.

Selain itu, perlu ada pemenuhan, penataan, dan pemerataan guru. Sistem zonasi juga mendorong integrasi pendidikan formal dengan nonformal, serta gotong royong sumber daya.

Kewajiban penyediaan akses pada layanan pendidikan sebagai layanan dasar, tandas Chatarina, merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah yang diamanatkan pada Undang- Undang Pemerintah Daerah. “Bahkan, APBD itu harus diprioritaskan penggunaannya untuk pendidikan sebagai layanan wajib,” jelasnya.

Chatarina melanjutkan, dengan sistem zonasi, peme rin tah dapat lebih mudah menemukan anak-anak putus sekolah agar terwujud wajib belajar 12 tahun. Yang tak kalah penting adalah optimalisasi penguatan pendidikan karakter (PPK) melalui sinergi tripusat pendidikan, yakni sekolah/guru, keluarga/orangtua, dan lingkungan/masyarakat.

“Karena kita melihat data-data kekerasan, kejahatan seksual, anak terkena narkoba itu angkanya cukup tinggi. Itu mendorong pemahaman kita bahwa salah satu yang wajib memberikan pendidikan karakter itu adalah orangtua,” imbuhnya.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengungkapkan, DPR mendukung kebijakan zonasi agar mampu memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Anggota legislatif dari daerah pemilihan Kalimantan Timur ini menyoroti perlunya komitmen anggaran pendidikan, khususnya di daerah.

Dia menjelaskan, selama ini anggaran pendidikan yang berasal dari pusat digunakan untuk memperbaiki tiga masalah utama, yakni sarana dan prasarana, pengelolaan sekolah, serta ketersediaan dan peningkatan mutu guru.

Politikus Golongan Karya ini menjelaskan, alokasi anggaran pendidikan pada APBN telah memenuhi amanat konstitusi sebesar minimal 20%. Namun, perlu diketahui masyarakat bahwa sebagian besar anggaran tersebut ditransfer ke daerah. Sementara Kemendikbud mendapatkan alokasi anggaran pendidikan sekitar 7% dari total 20%.

“Jika disalurkan dengan tepat dan baik maka akan menghilangkan soal sekolah favorit dan tidak favorit itu,” ujarnya.

Sistem zonasi tahun ini masih memicu banyak masalah di lapangan. Sejumlah siswa gagal mendaftar sekolah yang dituju karena terbentur jarak sistem zonasi. Bahkan, temuan di lapangan banyak orangtua siswa membuat domisili fiktif demi bisa mendaftar sekolah incaran yang jauh dari tempat tinggalnya.

“Kami mendapat informasi ada praktik manipulasi domisili demi mendapatkan sekolah favorit. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus mencermati praktik ini,” pinta Wakil Ketua Komisi X DPR Reni Marlinawati.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini