Kata Guru Besar Unpad soal Tudingan Pengesahan RUU Pertanahan

Senin 29 Juli 2019 11:21 WIB
https: img.okezone.com content 2019 07 29 65 2084855 kata-guru-besar-unpad-soal-tudingan-pengesahan-ruu-pertanahan-uTOPRvoqVX.jpg Ilustrasi Kampus Unpad (Foto: Okezone)

JAKARTA - Dukungan dari kalangan akademisi Fakultas Kehutanan terus bertambah agar DPR dan pemerintah membahas ulang RUU Pertanahan dan tidak mengesahkannya pada DPR periode ini. Kali ini dukungan di sampaikan Guru Besar Ilmu Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Bandung Ida Nurlinda.

Dia menyatakan RUU Pertanahan tersebut harus ditunda dan dikembalikan kepada semangat yang terkandung dalam Ketetapan MPR No IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Baca Juga: Cantik dan Pintar, Diah Ayu Berhasil Sabet Gelar Doktor

“Pada hakikatnya penyusunan RUU Pertanahan memperhatikan prinsip-prinsip pembaruan agraria sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 dan arah kebijakan pembaruan agraria sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 Ketetapan MPR No IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam,” ucap Ida.

Dia menambahkan, RUU Pertanahan merupakan RUU inisiatif DPR dan di inisiasi sudah cukup lama, yakni pada 2012. Pada awalnya substansi pengaturannya tidak melebar seperti saat ini. Namun, setelah DIM pemerintah masuk, ruang lingkup pengaturan RUU Pertanahan menjadi sangat melebar.

“Substansi pengaturan yang melebar seharusnya pembahasan, penggodokannya melibatkan banyak pihak yang terkait dengan substansi pengaturan tersebut. Kenyataannya, pembahasan RUU ini cenderung eksklusif tidak melibatkan partisipasi pihak-pihak terkait secara maksimal. Tidak saja partisipasi di intern pemerintah yang kewenangannya terkait/ bersinggungan dengan aspek pertanahan, tetapi juga di intern DPR itu sendiri,” ucapnya.

Baca Juga: Anselmus Tan, Sekretaris BPP Kemendagri Promosi Doktor Ilmu Pemerintahan Unpad

RUU Pertanahan, lanjut Ida, sejatinya dibuat untuk melengkapi dan memperkuat UUPA seperti yang dimaksud lex spesialis dari UUPA yang merupakan lex generalis-nya. Namun, substansinya justru banyak hal yang bertentangan dengan UUPA sehingga melemahkan kedudukan UUPA itu sendiri.

Ida mencontohkan pemberian HGU yang didahului dengan pemberian hak pengelolaan. Jelas itu tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UUPA yang menegaskan bahwa HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

Dalam PP No 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara, pengertian tanah negara adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Demikian juga dalam PP No 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB, dan Hak Pakai menegaskan bahwa tanah yang dapat diberikan HGU adalah tanah negara.

“Contoh lain adalah memberikan hak pengelolaan pada kawasan hutan. Tentu hal ini dapat mengubah tatanan sistem hukum sumber daya alam karena secara prinsip hal ini berbeda. Pada hukum kehutanan kita bicara dalam perspektif kawasan, sedangkan hak pengelolaan tentu kita berbicara dalam konteks tanah sebagai suatu hamparan/permukaan bumi sebagaimana ditegaskan dalam UUPA,” ungkapnya.

Ida menambahkan, perspektif kawasan juga keliru jika diatur dalam UU Pertanahan karena tidak sejalan dengan pengertian tanah yang diatur dalam Pasal 1 ayat (4) jo Pasal 4 ayat (2) UUPA.

Contoh lainnya ada pengaturan mengenai bank tanah pada RUU Pertanahan. Sejatinya bank tanah dapat melemahkan program reforma agraria (redistribusi tanah) karena tanah yang menjadi objek reforma agraria kurang lebih sama dengan tanah yang menjadi sumber bank tanah.

(Koran Sindo-M ri)

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini