nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

TNI Bangun Akses Jalan "Desa yang Hilang" di Jambi

Azhari Sultan, Jurnalis · Kamis 01 Agustus 2019 15:10 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 08 01 340 2086420 tni-bangun-akses-jalan-desa-yang-hilang-di-jambi-jHGvfCSiJN.jpg TMMD di Jambi (Foto: Azhari/Okezone)

Melihat kondisi di Desa Ladang Peris yang tergolong desa tertinggal tersebut, Dandim 0415/Batanghari Letkol Inf Widi Rahman menyepakati diadakan TMMD digelar di desa dengan jumlah penduduk sekarang sebanyak 981 Kepala Keluarga (KK). Data Pemdes Ladang Peris mencatat jumlah penduduknya mencapai 2.855 jiwa.

Diantara aspek tersebut, kata Dandim, Desa Ladang Peris ini masih tergolong desa tertinggal dari desa lainnya. "Kondisi desa tersebut masih sangat minim sarana dan prasarana infrastruktur umum, khususnya prasarana jalan pertanian bagi warga," turut Widi yang juga Dansatgas TMMD ini, Kamis (1/8/2019).

Aspek lainya, sambung dia, masih rendahnya produktivitas petani yang disebabkan rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat dalam menyerap teknologi pertanian yang lebih maju.

TMMD TNI Jambi

"Membantu memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat tingkat desa dan meningkatkan kemampuan masyarakat desa, sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan membantu memperlancar aktivitas kelembagaan tingkat desa serta dapat membantu mempercepat terwujudnya pembangunan tingkat Desa secara langsung," ungkap Dandim.

Agar sejumlah aspek tersebut tepat sasaran, pelaksanaan TMMD ke-105 ini, Kodim 0415/Batanghari membuat sasaran fisik, yakni pembuatan jalan Desa Ladang Peris sepanjang 3 kilometer dan lebar 12 meter, pembuatan jembatan kayu dua unit, pemasangan gorong-gorong sebanyak enam titik, dan ditambah bedah rumah warga tidak layak huni (RTLH) sebanyak 34 unit.

Tidak itu saja, diikuti sasaran non-fisik berupa ceramah agama, penyuluhan tentang bela negara, wawasan kebangsaan, pelayanan kesehatan, penyuluhan pertanian, pendidikan, hukum dan kamtibmas, sosialisasi narkoba, keagamaan, bahaya teroris dan paham radikalisme, KB kesehatan, perikanan atau peternakan, lingkungan hidup dan kehutanan, kegiatan PKK, dan penyuluhan atau sosialisasi pelayanan publik dan kependudukan.

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini