nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Australia Kembalikan Masalah Red Notice Veronica Koman ke Indonesia

Rachmat Fahzry, Jurnalis · Rabu 18 September 2019 15:38 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 09 18 18 2106389 australia-kembalikan-masalah-red-notice-veronica-koman-ke-indonesia-shiGyqQE3t.jpg Veronica Koman. (Foto/Twitter)

SYDNEY – Kepolisian Indonesia akan menerbitkan red notice untuk menangkap Veronica Koman yang disebut polisi berada di luar negeri.

Melansir The Guardian, Rabu (18/9/2019) Veronica Koman saat ini berada di Sydney, Australia.

Polda Jatim telah menetapkan Veronica Koman sebagai tersangka dalam kasus dugaan provokasi mahasiswa Papua. Ia disangka dengan pasal berlapis, di antaranya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), KUHP 160, serta UU Nomor 1 tahun 1946 dan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Foto/Twitter

Veronica Koman jika dinyatakan bersalah bisa menghadapi hukuman enam tahun penjara.

Baca juga: Amnesti International Minta Interpol Tak Proses Red Notice Veronica Koman

Baca juga: Pakar HAM PBB Amnesti Internasional Nilai Hukum di Indonesia Ada Masalah

Juru bicara kepolisian Jawa Timur Frans Barung Mangera mengatakan kepada The Guardian jika Veronica tidak melapor ke pihak berwenang Indonesia pada 18 September, red notice akan dikeluarkan melalui Interpol. "Setelah itu kami akan bekerja dengan polisi internasional," katanya.

Foto/AFP Gov

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri Australia dan Perdagangan mengatakan masalah Veronica Koman adalah wewenang Kepolisian Australia (AFP)

"Setiap pertanyaan tentang masalah ini [Veronica Koman] harus dikembalikan ke pihak berwenang Indonesia," ujar juru bicara AFP.

Veronica Koman dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa ada "kampanye pemerintah [Indonesia] yang mengejutkan luas untuk menekan saya agar diam", termasuk intimidasi polisi terhadap keluarganya di Jakarta dan ancaman untuk mencabut paspor Indonesia dan memblokir rekening banknya.

"Selama bertahun-tahun, pemerintah Indonesia telah menghabiskan waktu dan energi untuk mengobarkan perang propaganda daripada harus menyelidiki dan mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat," katanya.

"Sekarang kita melihat contoh yang jelas tentang 'menembak utusan' dalam upaya negara untuk menganiaya mereka, termasuk saya, yang menarik perhatian terhadap pelanggaran yang tidak mau atau tidak bisa diatasi."

(fzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini