nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Sikap Pakar HAM PBB Bela Veronica Koman, PTRI: Tidak Berimbang dan Akurat

Rachmat Fahzry, Jurnalis · Rabu 18 September 2019 19:26 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 09 18 18 2106495 sikap-pakar-ham-pbb-bela-veronica-koman-ptri-tidak-berimbang-dan-akurat-6I8gjpqvgb.jpg Veronica Koman. (Foto/Twitter)

Lebih lanjut, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan secara damai adalah Hak Konstitusional dan dijamin oleh undang-undang.

Pemerintah Indonesia telah menjalankan berbagai upaya agar hak ini terus dihormati dan dilakukan secara damai oleh semua pihak.

Hal ini tercermin antara lain dalam upaya Indonesia memfasilitasi warganya melakukan demonstrasi yang melibatkan massa dengan jumlah besar.

Foto/Okezone

PTRI menjelaskan pada saat demonstrasi yang cenderung menimbulkan kericuhan, aparat keamanan telah melakukan tugas secara professional dan proporsional.

“Dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan dialog, tanpa penggunaan kekerasan berlebihan. Disesalkan bahwa telah terdapat korban jiwa baik dari pihak sipil maupun dari aparat keamanan yang bertugas dalam menjamin kebebasan ini berlangsung secara damai.”

Terkait kebijakan pembatasan data internet, PTRI telah dijelaskan bahwa hal ini dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sejalan dengan Konstitusi.

Kepentingan umum dan penghormatan terhadap pelaksanaan hak dan kebebasan berpendapat warga lainnya menjadi pertimbangan, khususnya untuk mencegah penyebaran pesan kebencian dan hoaks yang telah memicu kekerasan di Papua.

Foto/Facebook

Demokrasi di Indonesia, kata PTRI memungkinkan kebijakan pembatasan data internet untuk sementara dengan dimonitor semua pemangku kepentingan, termasuk LSM dan Ombudsman.

Seiring dengan kondisi yang semakin kondusif di Papua, kebijakan ini dicabut sejak tanggal 4 September 2019.

“Terkait penanganan tindak rasisme, Indonesia telah mengambil tindakan sesuai peraturan yang berlaku untuk mengadili para tersangka,” tulis PTRI.

“Berkaitan dengan penyebaran informasi hoax dan kebencian oleh Veronika Koman , jelas tindakan tersebut tidak sesuai dengan pengakuannya sebagai pembela HAM (Human Rights Defender) namun lebih kepada sebagai tindakan individu yang dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan hoax yang menimbulkan incitement dan provokasi yang menyebabkan situasi kerusuhan.”

PTRI menegaskan sebagai negara demokrasi yang berasaskan supremasi hukum, Indonesia berkomitmen melindungi seluruh warga negaranya tanpa kecuali.

Indonesia menganut prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan asas praduga tidak bersalah.

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini