nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Veronica Koman ke Parlemen Australia Jelaskan Situasi Papua

Jum'at 18 Oktober 2019 17:16 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 10 18 18 2118667 veronica-koman-ke-parlemen-australia-jelaskan-situasi-papua-uDMMYcbg7S.jpg Veronica Koman dan Ketua Partai Hijau Senator Richard Di Natale. (Foto/Twitter @VeronicaKoman)

CANBERRA – Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Veronica Koman mengadu ke Parlemen Australia, menjelaskan situasi mengenai Papua.

Melansir ABC Indonesia, Jumat (18/10/2019) Vero datang didampingi oleh LSM Amnesty International Australia menemui Sub Komite HAM Parlemen Australia yang terdiri atas politisi dari fraksi pemerintah dan oposisi pada Rabu (16/10) di Canberra.

Para anggota Sub Komite HAM Parlemen Australia yang menemui Vero antara lain Kevin Andrews dari Partai Liberal (fraksi pemerintah), serta Maria Vamvakinou dan Peter Khalil dari Partai Buruh yang beroposisi.

Vero bersama aktivis Amnesty Joel Clark dan Rose Kulak juga menemui politisi lainnya seperti Ketua Partai Hijau Senator Richard Di Natale yang dikenal vokal menyuarakan isu Papua.

Baca juga: Veronica Koman Bertemu Komisioner HAM PBB: Saya Cerita soal Papua dan Demo Mahasiswa

Baca juga: Veronica Koman Minta Keluarga Bersabar: Masalah Papua Lebih Besar dari Kita

Kepada para politisi itu, Vero yang saat ini masuk daftar pencarian orang (DPO) Kepolisian, meminta Pemerintah Australia untuk berbuat lebih banyak dalam membantu menghentikan kekerasan di Papua.

"Kami bertemu dan memberikan laporan kepada Sub-Komite HAM Parlemen, juga kepada para Senator dan anggota parlemen dari Partai Buruh, Liberal, Nasional, dan Partai Hijau," tulis Vero di laman Facebooknya.

"Mereka mencakup pemerintahan yang sedang berkuasa saat ini dan juga pemerintahan oposisi. Mereka semua antusias dan banyak bertanya dalam tanggapannya, karena ternyata mereka memang mendengar adanya kisruh namun belum tahu secara detail," lanjutnya.

Foto/Twitter

Veronica kepada ABC mengatakan dirinya benar-benar berharap Australia memainkan peran yang lebih besar dalam penanganan konflik di ujung timur Indonesia itu.

Dia juga mengaku sangat menanti pertemuan antara Pemerintah Indonesia dengan kelompok pro-referendum Papua.

"Saya harapannya supaya Australia sebagai negara terbesar di Pasifik dan salah satu tetangga terdekat bisa bantu menghentikan pertumpahan darah di West Papua," katanya.

"Apalagi Presiden Jokowi dan Pak Moeldoko 'kan sudah bilang bersedia bertemu dengan kelompok pro-referendum, dan dari ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) juga sudah menyatakan kesediaan meski disertakan dengan beberapa syarat."

"Jadi semoga saja cepat terwujud," ujarnya.

Sebelumnya pada 8 Oktober lalu Vero juga telah menemui Komisioner HAM PBB Michelle Bachelet yang sedang berkunjung ke Sydney.

Dia mengaku menyampaikan perkembangan situasi terkini dari krisis di Papua, terutama soal pendekatan keamanan yang dilakukan Pemerintah RI.

"Saya juga memberitahunya soal penggunaan kekuatan berlebihan saat protes mahasiswa soal reformasi hukum yang digelar di seluruh Indonesia," kata Vero mengenai pertemuan itu.

Dia juga menyampaikan kepada Michelle Bachelle soal banyaknya warga sipil yang kini terpaksa mengungsi dari Papua.

Veronica Koman yang kini tinggal di Australia mengatakan pengerahan aparat secara massif tidak akan pernah menyelesaikan permasalahan di Papua.

"Pemerintah pusat seharusnya sudah tahu hal itu, berangkat dari berbagai pengalaman di masa lalu," sebutnya.

Pertemuan Vero dengan anggota Parlemen Australia turut dihadiri dua aktivis dari organisasi Amnesty International Australia.

Dalam keterangannya kepada ABC, aktivis Amnesty Joel Clark mengatakan, Australia sebenarnya bisa dan harus menekan Indonesia untuk mengatasi pelanggaran HAM di Papua Barat sambil tetap mengakui dan menghormati kedaulatan negara tetangganya itu.

"Situasi di Papua saat ini terburuk selama 20 tahun terakhir, dan tak ada tanda-tanda membaik," katanya.

"54 empat orang tewas dalam pertikaian yang melibatkan aparat keamanan dan polisi dalam beberapa bulan terakhir, lebih dari 60.000 warga sipil mengungsi, dan ribuan orang ditahan," jelasnya.

Joel menyebut jelas ada krisis HAM yang sedang terjadi di Papua.

Karena itu, dia meminta Menlu Australia Senator Marise Payne untuk mendesak Indonesia menepati janji untuk dialog dengan warga Papua, membolehkan PBB dan jurnalis asing masuk ke Papua, serta melindungi para aktivis HAM.

"Di Canberra, para anggota Parlemen kaget dengan kondisi yang memburuk. Harus ada upaya lebih untuk mengekspos apa yang terjadi di Papua, dan kami menyerukan semua politisi (Australia) untuk memainkan peran mereka dalam hal itu," kata Joel, yang mendampingi Veronica dalam pertemuan tersebut.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini