nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kemdikbud Gelar Sosialisasi dan Uji Publik GTK di Lombok

Senin 04 November 2019 10:45 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 11 04 65 2125390 kemdikbud-gelar-sosialisasi-dan-uji-publik-gtk-di-lombok-p4rbYOs8Ah.jpg Foto: Kemdikbud

LOMBOK - Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan untuk sekian kalinya megadakan kegiatan sosialisasi dan uji publik yang dilaksanakan di Hotel Lombok Raya, Nusa Tenggara Barat, pada 31 Oktober - 2 November 2019. Sosialisasi dibuka oleh Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi Kemendikbud, Chatarina M. Girsang.

Peserta sosialiasi meliputi unsur dari daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kota Mataram, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat), mencakup guru (SD, SMP, SMA/SMK), kepala sekolah (SD, SMP, SMA/SMK), pengawas sekolah, BKD Provinsi/Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan LPMP Nusa Tenggara Barat. Total pesertanya sebanyak 220 orang.

Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ini, mendatangkan beberapa narasumber yaitu: Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi Kemendikbud, Chatarina M. Girsang; Kasubdit Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karir, Direktorat Pembinaan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Reni Yunus; Kepala Sub bagian Data dan Informasi, Bagian Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Ditjen GTK, Rohimat; serta Kepala Seksi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi, Direktorat Pendidikan Dasar, Neneng Heryati.

Kemendikbud 

Temu Ismail, Kepala Bagian Hukum, Tata Laksana dan Kepegawaian, Setditjen GTK mengatakan, sosialisasi ini merupakan kegiatan lanjutan dari beberapa region yang telah dilakukan dan merupakan agenda kesepuluh Ditjen GTK, yang sebelumnya diadakan di DKI Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya, Jambi, D.I Yogyakarta, Makassar, Solo dan Batam, dan region selanjutkan akan diadakan di Manado.

"Materi yang disampaikan para narasumber terkait dengan beberapa regulasi yang sudah ditetapkan serta beberapa rancangan peraturan yang terkait dengan guru dan tenaga kependidikan," aku Temu.

Materi yang dimaksud Temu meliputi:

1. Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan dan Kebijakan Zonasi Pendidikan, yang merupakan turunan dari PP Nomor 2 Tahun 2018,

2. Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, yang merupakan perubahan Permendikbud Nomor 28 Tahun 2010

3. Permendikbud Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penataan Linieratis, Guru Bersertifikat Pendidik, yang biasa disebut dengan Permendikbud Linieritas yang mengatur terkait beberapa hal terutama penataan guru yang sudah punya sertifikat pendidik diberikan kekuasaan dalam mengampu beberapa mata pelajaran dalam bidang keahliannya, sehingga diharapkan dalam pemenuhan beban kerja 24 jam minimal tatap muka dapat terpenuhi bagi guru-guru yang sudah bersertifikat pendidik, sehingga dapat berdampak pada perolehan tunjangan profesinya

4. Permendikbud Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD. Untuk guru yang bukan PNS akan disampaikan tetapi akan diatur didalam peraturan Direktur Jenderal GTK, dan membahas mengenai Uji Publik Rancangan Regulasi tentang Peraturan Presiden tentang Pengendalian Forrmasi Guru serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Cuti Guru.

Sementara itu, Chatarina M. Girsang dalam sambutannya mengatakan, sosialisasi ini juga dalam rangka meminta masukan dari para peserta. Pasalnya, mereka merupakan pihak yang akan mendapat dampak atau yang akan melaksanakan rancangan tersebut.

"Masukan tentunya untuk penyempurnaan, karena tujuan regulasi dibuat selain untuk keadilan dan kepastian hukum, tentu saja untuk kemanfaatan. Jadi kalau tidak bermanfaat maka regulasi tidak memiliki nilai sama sekali, karena regulasi dibuat untuk memudahkan pengaturan kehidupan kita dalam hal ini adalah pengaturan tentang tata kelola pendidikan,” ujar Chatarina dalam sambutannya (Kamis, 31 Oktober 2019)

Selanjutnya, Chatarina pun mengatakan dalam kegiatan uji publik ini peserta diharapkan mencermati norma-norma yang ada dalam rancangan dan memberikan masukan dengan saran. (adv)

(ris)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini