nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Vietnam Pertimbangkan Ambil Langkah Hukum Terhadap China Terkait Sengketa Laut China Selatan

Rahman Asmardika, Jurnalis · Rabu 06 November 2019 19:01 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 11 06 18 2126564 vietnam-pertimbangkan-ambil-langkah-hukum-terhadap-china-terkait-sengketa-laut-china-selatan-J2hQQirP4s.jpg Foto: Reuters.

HANOI - Vietnam dapat mengeksplorasi tindakan hukum di antara berbagai opsi dalam sengketa teritorialnya dengan negara tetangga, China di Laut China Selatan. Hal itu diungkapkan oleh seorang pejabat senior pemerintah Vietnam pada Rabu.

Gesekan antara kedua negara komunis itu telah meningkat sejak Juli saat Beijing mengirim kapal untuk survei seismik selama berbulan-bulan ke daerah yang secara internasional ditetapkan sebagai zona ekonomi eksklusif (ZEE) Vietnam, tetapi juga diklaim oleh China.

BACA JUGA: Di KTT ASEAN-AS, Washington Kecam Intimidasi Beijing di Laut China Selatan

Berbicara pada sebuah konferensi di Hanoi, Wakil Menteri Luar Negeri Vietnam, Le Hoai Trung mengatakan Vietnam lebih memilih negosiasi tetapi memiliki opsi lain untuk merespons isu jalur air yang disengketakan itu.

"Kami tahu bahwa langkah-langkah ini termasuk pencarian fakta, mediasi, konsiliasi, negosiasi, arbitrasi, dan tindakan litigasi," kata Trung sebagaimana dilansir Reuters, Rabu (6/11/2019).

"Piagam PBB dan UNCLOS 1982 memiliki mekanisme yang cukup bagi kita untuk menerapkan langkah-langkah itu," tambahnya, merujuk pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), sebuah perjanjian internasional yang mendefinisikan hak-hak teritorial maritim.

Beijing mengklaim hampir semua wilayah di perairan kaya sumber daya di Laut China Selatan tempat China mendirikan pos-pos militer di pulau-pulau buatan, tetapi Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam juga memiliki klaim atas wilayah-wilayah tersebut.

Pada 2016, Filipina memenangkan putusan dari Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag yang membatalkan klaim China atas sebagian besar perairan menyusul kasus 2013 yang diajukan oleh Manila.

Tetapi pemerintah Vietnam, yang bertujuan untuk melakukan pendekatan terukur terhadap mitra dagang terbesarnya China, dalam beberapa waktu belakangan tidak pernah berbicara tentang potensi tindak lanjut langkah hukum yang mungkin diambil.

Pada 2014, mantan Perdana Menteri Nguyen Tan Dung mengatakan Vietnam sedang mempertimbangkan tindakan hukum menyusul penyebaran rig minyak China ke perairan yang diklaim oleh Hanoi. Perselisihan itu memicu kerusuhan anti-China dan kebuntuan maritim.

BACA JUGA: Bertemu di Hanoi, Pemerintah Vietnam-Tiongkok Bahas Solusi Akhiri Konflik Laut China Selatan

Dalam pertengkaran terbaru, Vietnam telah membuat pernyataan berulang tentang klaimnya dan menuntut agar China menarik kapal survei dan pengawalnya dari daerah sengketa itu. Namun, Hanoi belum menyebutkan kemungkinan tindakan hukum secara terbuka sampai Rabu.

"Ini akan memiliki konsekuensi politik besar bagi hubungan Vietnam-China, tapi mungkin itu satu-satunya yang tersisa untuk Vietnam," kata Bill Hayton, seorang ahli Laut Cina Selatan di think tank Chatham House.

China menolak untuk mengakui putusan pengadilan internasional yang mengklarifikasi hak-hak Filipina atas cadangan energi dalam ZEE-nya.

Beberapa ahli hukum yang terlibat dalam kasus tersebut hadir di konferensi, termasuk mantan Hakim Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut (ITLOS) Rudiger Wolfrum. Presiden ITLOS saat ini, Paik Jin-hyun juga hadir, meskipun para ahli hukum tidak menyebutkan rencana untuk tindakan hukum yang mungkin diambil Vietnam.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini