nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kasus NTT Fair, Mantan Gubernur Disebut Minta Fee 2,5%

Adi Rianghepat, Jurnalis · Senin 11 November 2019 22:07 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 11 11 340 2128522 kasus-ntt-fair-mantan-gubernur-disebut-minta-fee-2-5-nz15NNdAVi.jpg Mantan Gubernur NTT Frans Lebu (Baju putih) saat bersaksi di PN Tipikor Kupang (Foto: Okezone/Adi)

KUPANG - Bekas ajudan gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) periode 2013-2018 bernama Yanto mengaku dua kali menyerahkan amplop berisi uang fee proyek NTT Fair kepada gubernur saat itu Frans Lebu Raya.

"Iya saya simpan amplop yang ditaruh di dalam sebuah map batik di atas meja bapak (gubernur) setelah saya terima barang itu dari Boby," kata Yanto saat bersaksi di pengadilan Tipikor Kupang dalam sidang kasus korupsi NTT Fair dengan terdakwa bekas Kepala Dinas Perumahan Rakyat Provinsi NTT Yuli Arfa Senin (11/11/2019).

Yanto bahkan mengaku jika sebelum menerima amplop itu, dirinya ditelepon Kepala Dinas Perumahan Rakyat Yuli Arfa yang saat ini sebagai terdakwa. "Ibu kadis (perumahan rakyat) telepon bahwa nanti ada yang bawa titipan bapak (gubernur). Nanti sampaikan ke bapak (gubernur). Beliau (gubernur) sudah tahu," kata Yanto.

Baca Juga: Kasus NTT Fair, Uang Korupsi Dipakai untuk Sewa Mobil Alphard Gubernur

Selain Yanto, saksi lainnya Boby mengaku dua kali menghantar amplop berisi uang untuk Frans Lebu Raya yang saat itu menjabat gubernur NTT dan diberikan melalui ajudannya Yanto. Menurut Boby pertama dia serahkan ke ajudan di halaman belakang parkiran gedung kantor gubernur. Hal sama juga saat penyerahan kali kedua.

Meskipun begitu, Frans Lebu Raya yang dihadirkan juga sebagai saksi dalam persidangan itu menyatakan tak pernah menerima amplop itu.

Gubernur NTT dua periode itu mengaku terlalu banyak bingkisan baik amplop maupun hal lain yang berkaitan dengan kerja-kerjanya sebagai kepala daerah. "Kalau amplop surat-surat memang selalu saja ada di atas meja kerja saya," katanya.

Ilustrasi

Bekas Ketua DPD PDIP NTT itu bahkan membantah tak pernah meminta fee dari proyek NTT Fair yang menelan anggaran Rp29 miliar itu. "Saya tak pernah meminta fee dari proyek ini," katanya.

Dia hanya menyatakan bahwa sebelum proyek tersebut dilaksanakan, dirinya pernah mengingatkan kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat Yuli Arfa yang saat ini jadi terdakwa untuk melaksanakan proyek itu dengan jujur sesuai ketentuan yang berlaku.

"Carilah kontraktor yang bagus agar proyek ini bisa berjalan baik dan lancar," kata Frans Lebu Raya.

Namun kesaksian itu dibantah terdarkawa Yuli Arfa. Bekas stafnya itu bahkan mengaku pernah dipanggil Frans Lebu Raya ke ruangannya dan meminta fee 2.5 persen. "Saya dipanggil bapak (gubernur) ke ruangan lalu bapak bilang nanti tolong sampaikan ke kontraktor soal fee 2.5 persen," kata Yuli dalam bantahan atas kesaksian bekas atasannya itu.

Meskipun demikian, Frans Lebu Raya tetap berkukuh jika tak pernah meminta fee atas proyek yang kini telah bermasalah itu.

Sidang kasus korupsi proyek NTT Fair dipimpin majelis hakim Dju Johnson Mira Mangngi selaku ketua didampingi hakim anggota Ari Prabowo dan Ali Muhtarom.

Seperti diketahui Pemerintah Provinsi NTT di masa pemerintahan Gubernur Frans Lebu Raya merancang satu gedung untuk dijadikan lokasi pameran segala hasil kerajinan milik masyarakat provinsi berbasis kepulauan itu. Gedung itupun mulai dibangun Mei 2018 dengan dana yang bersumber dari APBD NTT sejumlah Rp29 miliar.

Namun demikian, hingga batas akhir waktu pengerjaan di Desembee 2018, proyek yang ditangani Dinas Perumahan Rakyat NTT itu tak kunjung rampung. Kemudian, proyek diperpanjang selama 50 hari kemudian ditambah lagi 40 hari. Namun, kontraktor tidak mampu merampungkan pekerjaan.

Progres pembangunan gedung per 31 Maret 2019 hanya mencapai 54,8 persen. Di sisi lain, anggaran pembangunan gedung ternyata sudah cair 100 persen. Proses pencairan dana 100 persen itu terjadi karena dilakukan sejumlah hal menyimpang antara lain, menaikan progres pekerjaan dan memanipulasi tandatangan sejumlah pihak. Proyek ini pun akhirnya dibidik aparat kejaksaan dan diproses hingga menetapkan Kepala Dinas Perumahan Rakyat NTT Yuli Arfa dan kontraktor proyek itu sebagai tersangka.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini