nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pelestina Kecam Keputusan AS Terkait Permukiman Yahudi di Tepi Barat

Agregasi BBC Indonesia, Jurnalis · Selasa 19 November 2019 21:52 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 11 19 18 2131936 pelestina-kecam-keputusan-as-terkait-permukiman-yahudi-di-tepi-barat-41T2ZI6wyN.jpg Permukiman Yahudi di Tepi Barat. (Foto/AFP)

YERUSALEM - Palestinia mengecam keputusan Amerika Serikat terkait permukiman Yahudi di daerah yang diduduki di Tepi Barat sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional.

Ketua juru runding Palestina Saeb Erekat mengatakan langkah itu mengancam keamanan karena mengganti hukum internasional menjadi "hukum rimba."

Namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memuji langkah AS dengan mengatakaan tindakan itu "meluruskan sejarah yang salah." 

PBB menganggap permukiman Yahudi di daerah pendudukan sebagai ilegal di bawah hukum internasional.

Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump sebelumnya menyatakan Washington tidak lagi memandang pemukiman Israel di Tepi Barat sebagai pelanggaran hukum internasional.

Foto/Kemenlu AS

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan status Tepi Barat perlu dinegosiasikan oleh Israel dan Palestina.

Kejahatan perang

Pemerintah Israel menyambut baik perubahan kebijakan AS tersebut, yang berbeda dengan sikap presiden terdahulu, Barack Obama.

Baca juga: Netanyahu Sebut Israel Akan Memulai Perang di Gaza

Baca juga: Netanyahu Ingin Caplok Tepi Barat, Sekjen PBB: Bisa Hancurkan Perdamaian Regional

Palestina telah lama menyerukan dipindahkannya permukiman tempat sekitar 600.000 orang Yahudi tinggal.

Lahan itu menurut Palestina akan digunakan untuk negara independen di masa depan dan permukiman Yahudi akan membuat rencana mereka tidak memungkinkan.

"Permukiman kolonial Israel di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, bukan hanya ilegal berdasarkan hukum internasional, namun kejahatan perang," kata Erekat melansir BBC, Selasa (19/11/2019).

"Begitu pemerintahan Trump memutuskan untuk tidak mengindahkan hukum internasional...ini merupakan ancaman besar bagi perdamaian dan keamanan internasional," tambahnya.

Foto/BBC

Langkah AS ini dianggap sebagai kemenangan bagi PM Israel Netanyahu yang bertekad menerapkan kedaulatan Israel di semua permukiman termasuk Lembah Yordania dan bagian utara Laut Mati.

Permukiman di Tepi Barat didirikan oleh Israel di tanah yang didudukinya dalam perang Timur Tengah pada 1967 silam.

Daerah itu telah lama menjadi sumber perselisihan antara Israel, komunitas internasional, dan Palestina.

"Setelah mempelajari semua sisi dari debat hukum secara saksama, Amerika Serikat telah menyimpulkan pendirian pemukiman sipil Israel di Tepi Barat, pada dasarnya, tidak inkonsisten dengan hukum internasional," kata Pompeo kepada wartawan.

"Menyebut permukiman sipil (yang dibuat Israel) melanggar hukum internasional tidak berhasil. Itu tidak mewujudkan perdamaian," tambahnya.

Sementara itu Indonesia, sebagai salah satu pendukung Palestina, menyatakan tengah menggodok langkah yang akan ditempuh terkait keputusan Trump mencabut kebijakan yang selama ini menganggap permukiman Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat ilegal.

Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Rizal Purnama, mengatakan pihaknya tengah mencoba "berbicara dengan pihak-pihak terkait Palestina maupun di Amerika" untuk mencari jalan menyangkut isu permukiman Yahudi ini.

Rizal menekankan pemerintah Indonesia mendukung penuh kemerdekaan Palestina melalui langkah diplomasi yang damai. Lanjutnya, stabilitas politik dan keamanan di Timur Tengah, khususnya hubungan Israel dan Palestina mempengaruhi secara langsung stabilitas dunia dan juga Indonesia.

Mengapa pemukiman Yahudi dianggap bermasalah?

Masalah permukiman Yahudi adalah salah satu hal yang paling diperdebatkan antara Israel dan Palestina.

Foto/EPA

Sekitar 600.000 orang Yahudi tinggal di 140 permukiman yang dibangun sejak Israel menduduki Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Permukiman itu dianggap ilegal berdasarkan hukum internasional, meskipun Israel selalu membantah ini.

Palestina menganggap pemukiman itu akan membuat pendirian negara Palestina merdeka mustahil dicapai.

Bagaimana posisi AS sebelumnya?

Pada 1978, pemerintahan Presiden Jimmy Carter menyimpulkan pembentukan permukiman sipil di Tepi Barat tidak sesuai dengan hukum internasional.

Selang tiga tahun kemudian, Presiden Ronald Reagan tidak setuju dengan kesimpulan itu, dengan mengatakan bahwa dia tidak percaya permukiman itu ilegal.

Sejak itu, AS mengambil posisi menggambarkan pemukiman itu sebagai "tidak sah" - meskipun bukan "ilegal" - dan melindungi Israel dari resolusi yang mengecam masalah ini di PBB.

Namun, salah satu kebijakan terakhir pemerintahan Obama, pada akhir 2016, adalah menghentikan kebiasaan AS untuk memveto resolusi PBB yang mendesak diakhirinya permukiman ilegal Israel.

Pemerintahan Presiden Trump telah menunjukkan sikap yang jauh lebih toleran terhadap pembangunan dan keberadaan permukiman daripada pemerintahan Obama.

Pompeo mengatakan pemerintahan Trump telah mempelajari semua sisi dari perdebatan terkait itu dan setuju dengan Reagan.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini