nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

15 Sekcam di Makassar Dicopot karena Dukung Jokowi di Pilpres

Herman Amiruddin, Jurnalis · Selasa 19 November 2019 13:46 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 11 19 609 2131719 15-sekcam-di-makassar-dicopot-karena-dukung-jokowi-di-pilpres-PAvupTXxHj.jpg Surat pencopotan 15 Sekcam di Makassar (Foto: Ist)

MAKASSAR - 15 Sekertaris Camat (Sekcam) Makassar dicopot dari jabatannya setelah sempat viral karena mendukung Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019.

Ke-15 Camat ini mendapatkan sanksi berat dari Kemendagri yang diteruskan ke Wali Kota Makassar.

PJ Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb mengatakan perintah dari Kementerian Dalam Negeri untuk menjatuhkan sanksi yang tertuang lewat surat Kemendagri dengan nomor: 800/6012/OTD A, dengan perihal : rekomendasi pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin berat di lingkungan pemerintah daerah Kota Makassar.

"Ada beberapa opsi sanksi berat yang akan diberikan kepada para Sekcam ini. Sanksinya huruf di huruf C yaitu pembebasan dari jabatan," kata Iqbal kepada wartawan saat dikonfirmasi Selasa 19 November 2019.

Surat pencopotan 15 sekcam di Makassar

Sebelumnya ke-15 Sekcam ini telah dilantik menjadi Camat di era Wali Kota Muhammad Ramdhan Pomanto atau Danny Pomanto pada tahun 2018.

Namun setelah Iqbal Suhaeb resmi sebagai penjabat Wali Kota Makassar setelah Danny Pomanto, ke-15 orang ini dikembalikan ke posisi semula yaitu Sekcam.

Sementara Komisoner Bidang Pengaduan dan Penyelidikan, I Made Suwandi mengatakan Komisi Aparatur Sipil Negara menilai para camat itu melanggar dan patut dihukum disiplin berat.

"Ke-15 camat tersebut direkomendasikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kota Makassar yaitu Wali Kota, untuk diberikan sanksi administratif berupa hukuman disiplin berat," kata Made Suwandi.

Sesuai kewenangan yang KASN miliki, I Made Suwandi kata I Made telah merekomendasikan kepada Walikota Makassar selaku PPK untuk menjatuhkan sanksi hukuman disiplin berat kepada 15 Camat tersebut.

"Rekomendasi kami sudah kami kirimkan kepada PPK dengan tanggal surat 8 Agustus 2019. Kami berikan batas waktu 14 hari sejak diterimanya rekomendasi KASN ini, PPK sudah menindaklanjutinya," ujar I Made Suwandi.

Setelah mempelajari dan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen hasil kajian laporan yang disampaikan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan hasil pemeriksaan oleh Tim KASN yang dilengkapi hasil pemeriksaan forensic Digital, maka dihasilkan kesimpulan berikut:

1. Bahwa 15 Camat atas nama Sdr. Juliaman bin Massaire (Camat Mariso) dan kawan-kawan, selain terbukti melanggar netralitas ASN juga melanggar Nilai dasar, Kode Etik dan kode Perilaku Pegawai ASN.

2. Bahwa Pernyataan para terlapor (15 Camat) yang menyatakan bahwa tidak ada Sdr. Syahrul Yasin Limpo di dalam Video tersebut adalah tidak benar.

3. Bahwa Syahrul Yasin Limpo adalah benar ada diantara 15 Camat se kota Makassar (Video/Gambar asli);

4. Para Terlapor (15 Camat) telah menghalangi berjalannya tugas kedinasan dengan memberikan keterangan tidak benar, tindakan tersebut merupakan tindakan melanggar nilai dasar, kode etik, kode perilaku ASN. ASN dilarang melakukan hal tersebut karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS. (kha)

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini