JAKARTA - Universitas Indonesia (UI) mendapatkan rektor baru. Ari Kuncoro menggantikan posisi Muhammad Anis sebagai rektor UI.
Pria yang sebelumnya menjadi Dekan sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI ini telah dilantik. Pelantikan ini dihadiri beberapa pejabat, seperti Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Okezone merangkum fakta-fakta seputar Rektor UI, Sabtu (7/12/2019):
1. Sumpah Ari Kuncoro
Profesor Ari Kuncoro resmi menjadi Rektor Universitas Indonesia (UI) periode 2019-2024 usai dilantik oleh Ketua Majelis Wali Amanat UI Saleh Husin pada Rabu (4/12/2019). Dirinya menggantikan posisi Profesor Muhammad Anis yang menjabat sepanjang periode 2014-2019.
Baca Juga: Pasca-Tsunami Banten, UI Rancang Aturan Desa Tangguh Bencana
Pelantikan Ari berdasarkan Surat Keputusan Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tentang Pemberhentian Rektor UI Periode tahun 2014-2019 dan Pengangkatan Rektor UI Periode tahun 2019-2024. Sebagai Rektor UI, Ari menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 2013 Tentang Statute UI.
"Demi Allah saya bersumpah, bahwa apa yang telah saya ikrarkan tadi, akan saya laksanakan dengan sesungguhnya. Semoga Allah senantiasa melindungi dan meridhoi saya," kata Ari menyampaikan sumpah jabatan dalam pelantikan di Balai Purnomo UI, Depok.
2. Ari Mengemban Tugas untuk Melanjutkan Social Capital
Dalam pidatonya, Ari menyatakan, terpilih untuk mengembang tugas sebagai rektor periode 2019-2024 bukan mengartikan kemenangan, melainkan melanjutkan kepemimpinan sebelumnya untuk mendorong kemajuan UI. Dirinya mengungkapkan Anis dalam masa kepemimpinan sebelumnya telah berhasil meletakkan social capital atau modal sosial di UI.
Baca Juga: Ari Kuncoro Resmi Dilantik Jadi Rektor UI
"Prof Anis telah meletakkan sosial capital untuk UI, dan rektor selanjutnya bukan pemenang, hanya melanjutkan memupuk social capital," kata dia.
Social capital, lanjut Ari, merupakan kumpulan dari network atau jejarang dari manusia, artinya berkaitan dengan sumber daya manusia. "Sehingga memang apa pun bentuk kebijakannya tetap harus selalu memperhatikan akar budaya dari manusia-manusia yang akan melakukan kebijakan dan yang akan berkaitan dengan kebijakan tersebut," kata dia.
