DPR Minta Mendikbud Buat Roadmap Pendidikan Pasca UN Dihapus

Fahreza Rizky, Okezone · Kamis 12 Desember 2019 06:29 WIB
https: img.okezone.com content 2019 12 12 65 2140881 dpr-minta-mendikbud-buat-roadmap-pendidikan-pasca-un-dihapus-lQioXGqTQS.jpg Foto Ilustrasi Okezone

JAKARTA - Komisi X DPR akan menggelar rapat kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim hari ini. Dewan akan meminta penjelasan eksekutif perihal penghapusan ujian nasional (UN) beserta beberapa hal lainnya.

“Pembahasannya tentang penghapusan UN, kemudian tentang zonasi, dan kegiatan di 2020,” kata Anggota Komisi X DPR Illiza Sa’aduddin Djamal saat berbincang dengan Okezone, Kamis (12/12/2019).

 Baca juga: Kenapa UN Dihapus? Nadiem: Jadi Beban Stres Murid dan Orangtua

Mantan Wali Kota Banda Aceh itu mengaku sepakat dengan penghapusan UN. Pasalnya, selama ini pelaksanaan UN tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun demikian, Illiza meminta agar penghapusan ini diiringi dengan kajian komprehensif, khususnya soal roadmap pendidikan ke depan.

“Sepakat (UN dihapus), tapi harus ada kajian secara komprehesnsif, dibuat roadmap-nya, skemanya gimana, karena kita sistem uji kompetensi bagi siswa harus ada agar mereka terpacu untuk belajar,” tukas politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Mendikbud Nadiem Anwar Makarim sebelumnya menyatakan Ujian Nasional (UN) resmi dihapus pada 2021 mendatang. Kebijakan itu tertuang dalam empat program pokok kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar.”

Baca juga: UN Menurunkan Kemampuan Minat dan Bakat Anak-Anak Indonesia

Program tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.

Empat program pokok kebijakan pendidikan tersebut akan menjadi arah pembelajaran ke depan yang fokus pada arahan Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Nadiem mengatakan, 2020 merupakan pelaksanaan UN untuk terakhir kalinya.

“Penyelenggaraan UN tahun 2021, akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter,” jelasnya.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini