nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

UN Dihapus, Jokowi: Kalau Naikkan Kualitas Pendidikan Kita Jalan Terus

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Kamis 12 Desember 2019 16:34 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 12 12 65 2141149 un-dihapus-jokowi-kalau-naikkan-kualitas-pendidikan-kita-jalan-terus-n9g1wH2jsB.jpg Jokowi soal UN Dihapus (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) akan dihapuskan pada 2021. Jokowi memastikan bahwa Mendikbud Nadiem Makarim telah melaporkan hal tersebut.

"Sudah diputuskan oleh mendikbud. Bahwa UN mulai tahun 2021 sudah dihapus. Artinya sudah tidak ada UN lagi tahun 2021. Akan diganti dengan asesmen kompetensi," kata Jokowi, Kamis (12/12/2019).

Baca Juga: Ujian Nasional Cuma Buat Siswa Stres

Sistem UN akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Menurut Jokowi, nantinya para guru akan melakukan evaluasi dengan survei untuk melihat kemampuan para siswanya.

"Artinya yang diasessmen adalah sekolah, guru. Dan juga ada yang namanya survei karakter. Dari situ bisa dijadikan evaluasi. Pendidikan kita sampai ke level mana. Nanti sudah dihitung saya kira kita mendukung apa yang sudah diputuskan Mendikbud," imbuhnya.

Jokowi ingin setiap sekolah mempunyai angka-angka soal penilaian para siswanya. Nantinya, lanjut dia, siswa yang masih mendapatkan grade yang kurang baik bisa diperbaiki sesuai dengan kebutuhannya.

"Artinya mau tidak mau nanti setiap sekolah akan ada angka-angkanya. Yang angkanya di bawah grade tentu saja harus diperbaiki dan diinjeksi sehingga bisa naik levelnya. Akan kelihatan sekolah mana yang perlu disuntik," papar Jokowi.

Baca Juga: UN Dihapus, Presiden Jokowi: Kita Dukung

Jokowi memastikan pemerintah pusat akan memberikan aturan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Nantinya, lanjut dia, diharapkan kualitas pendidikan bisa semakin baik hingga meningkatkan kualitas SDM Indonesia.

"Penanganan teknis, kebijakan policy ada di pemerintah pusat. Bisa saja nanti misalnya, perhitungan Kemendikbud seperti apa, guru ditarik lagi ke pusat. Bisa saja dilakukan. Ini hanya geser anggaran dari daerah ke pusat. Itu saja. Kalau kebijakan ini bisa naikkan kualitas pendidikan akan kita jalani terus," tandasnya.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini