nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Fakta Nadiem Makarim Ubah Sistem Zonasi, Nomor 3 Dikomplain Emak-Emak

Vania Halim, Jurnalis · Senin 16 Desember 2019 07:08 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 12 15 65 2142136 fakta-nadiem-makarim-ubah-sistem-zonasi-nomor-3-dikomplain-emak-emak-8jsTInlc2r.jpg Nadiem Makarim (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mempunyai gebrakan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Selain menghapus Ujian Nasional (UN) mulai 2021, Nadiem juga akan mengubah kebijakan sistem zonasi sekolah untuk penerimaan siswas baru.

Baca Juga: Gebrakan Menteri Nadiem, UN Dihapus dan Sistem Zonasi Lebih Fleksibel

Berikut Okezone merangkum fakta-fakta tentang Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi, Jakarta, Senin (16/12/2019):

1. Sistem Zonasi Dirancang Lebih Baik Lagi

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengatakan, Penerapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) akan lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas pendidikan di berbagai daerah.

“Zonasi sangat penting dan kami mendukung penuh inisiatif zonasi. Oleh karena itu, beberapa waktu lalu kami berdiskusi intensif dengan guru, kepala sekolah, pengawas, dan seluruh stakeholder pendidikan baik di dalam maupun luar negeri, supaya sistem zonasi dapat kita rancang lebih baik lagi,” kata Nadiem.

Baca Juga: Soal Zonasi, Menteri Nadiem Akui Dikomplain Emak-Emak

2. Perubahan Komposisi PPDB Jalur Zonasi

Komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50%, jalur afirmasi minimal 15% dan jalur perpindahan maksimal 5%. Sedangkan untuk jalur prestasi atau sisa 0-30% lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah. Komposisi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2019, memberikan penambahan porsi untuk jalur prestasi dan afirmasi.

“Kebijakan zonasi esensinya adalah adanya (jalur) afirmasi untuk siswa dan keluarga pemegang KIP yang tingkat ekonominya masih rendah, serta bagi yang menginginkan (adanya) peningkatan jalur prestasi sampai maksimal 30% diperbolehkan,” kata Mendikbud.

3. Aspirasi dari Orangtua

Terbitnya Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019, kata Menteri Nadiem salah satunya mengakomodir aspirasi orangtua yang ingin prestasi anaknya lebih dihargai dalam menentukan pilihan sekolah terbaik. “Banyak ibu-ibu yang komplain anaknya sudah belajar keras untuk mendapat hasil yang diinginkan. Jadi (aturan) ini adalah kompromi di antara kebutuhan pemerataan pendidikan bagi semua jenjang pendidikan, sehingga kita bisa mengakses sekolah yang baik dan juga kompromi bagi orangtua yang sudah kerja keras untuk (anaknya) mencapai prestasi di kelas maupun memenangkan lomba-lomba di luar sekolah, di mana mereka bisa mendapatkan pilihan bersekolah di sekolah yang diinginkan,” ungkapnya.

 

4. Kerjasama dengan Daerah

Nadiem berharap pemerintah daerah dan pusat dapat bergerak bersama dalam memeratakan akses dan kualitas pendidikan. “Kemendikbud tidak bisa melakukan ini tanpa bantuan dari berbagai pihak. Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi,” tekannya saat mengenalkan kebijakan “Merdeka Belajar”.

5. Reaksi Menko PMK Muhadjir Effendy

Muhadjir Effendy mengatakan, sejak dulu dirinya tidak menyukai kastanisasi sekolah. Dengan keberlanjutan sistem zonasi ini, malah makin bagus, kondisi di sekolah akan semakin heterogen.

Lebih lanjut, mantan Menkdibud ini membagi pengalamannya saat dulu bermunculan komentar negatif atas konsep zonasi yang ia terbitkan. “Beberapa pihak merasa saya mempersulit peserta didik yang berprestasi untuk mencapai masa depan yang lebih baik, karena mereka terpaksa harus masuk di lingkungan sekolah yang tidak sesuai dengan harapannya,” kenangnya.

Menjawab hal itu, ia menyampaikan bahwa kebijakan yang ia ambil tersebut adalah wujud nyata dari Pancasila yang mengamanatkan bahwa idealnya pendidikan yang berkualitas harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.

“Zonasi ini bagus, bukti bahwa negara kita berkeadilan, berasaskan Pancasila. Nilai inilah yang ingin kita tonjolkan. Nilai itu bersumber dari logika, etika, dan estetika, apa yang kita putuskan kembalikan lagi ke falsafah kita bersama, Pancasila. Oleh karena itu, jangan sampai bosan memperjuangkan hak-hak pendidikan bagi peserta didik kita,” pesannya.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini