Cara Pemprov Jateng Entaskan Kemiskinan di 14 Kabupaten

Taufik Budi, iNews.id · Rabu 12 Februari 2020 21:17 WIB
https: img.okezone.com content 2020 02 12 512 2167550 cara-pemprov-jateng-entaskan-kemiskinan-di-14-kabupaten-IDnorghd4B.jpg ilustrasi

SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) serius menangani masalah kemiskinan di 14 kabupaten. Skenario besar disusun dengan melibatkan sejumlah pihak serta membuat pemetaan untuk memudahkan penanganan kemiskinan.

"Ada 14 daerah yang diusulkan di pra-musrenbang, dalam kategori merah (kemiskinannya),” kata , Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah, Prasetyo Aribowo, di Gedung A Lantai 1 Kantor Gubernur Jateng, Rabu (12/2/2020).

“Daerah itu yang persentase di atas provinsi dan nasional. Yang jelas di atas 9 persen, 10 persen, hingga 17 persen," tambahnya.

Ada pun 14 kabupaten yang tingkat kemiskinannya masih tinggi di antaranya Kebumen, Wonosobo, Brebes, Pemalang, Purbalingga, Rembang, Banjarnegara, Sragen, Banyumas, Klaten, Demak, Grobogan, Purworejo, dan Blora.

Untuk itu, pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) nanti, 14 daerah akan menjadi tugas bersama. Baik penanganan menggunakan APBN, APBD, atau masyarakat filantropi, di antaranya berasal dari Baznas, CSR perusahaan, hingga mahasiswa tematik.

Terkait pemberdayaan mahasiswa, kata Prasetyo, mereka akan didorong kepada pemetaan kemiskinan. Dalam hal ini dititikberatkan pada data kemiskinan. Mengingat data merupakan hal paling penting.

"Data yang masuk, ada yang eror, eror itu bisa dua. Eror tidak berhak dapat, dapat. Ada yang berhak, tidak dapat. Data itu penting," ujar dia.

Prasetyo melanjutkan, di 14 daerah itu akan diintervensi dalam penanganan kemiskinannya. Meski 14 daerah akan mendapatkan prioritas, namun bukan berarti 21 daerah lainnya ditinggal atau terabaikan dalam hal penanganan.

"21 daerah lain tetap kita dorong pada program pengetasan kemiskinannya. Baik mengurangi beban pengeluaran, mendapatkan kesehatan, meningkatkan pendapatan, termasuk sinergi dalam pengentasan kemiskinan," lugas dia.

Baca Juga : Cegah Penyebaran Virus Korona, Kapal Pesiar Sementara Dilarang ke Sabang

Dia menuturkan, di Musrenbang yang dihelat di enam karesidenan di Jateng, bupati dan wali kota akan menyampaikan inovasi serta kreasi menangani kemiskinan. Mereka tidak akan dimintai usulan soal infrastruktur, karena hal itu dimasukkan ke dalam sistem khusus.

"Bagaimana bupati dan wali kota menghadapi pengangguran. Caranya seperti apa. Ada yang bedakah?," tambah dia.

Selain itu, pemerintah juga fokus pada peningkatan sumber daya manusia, seperti mendorong partisipasi anak agar sekolah melalui SPP gratis, dan meningkatkan mutu pendidikan sekolah kejuruan. Tujuannya adalah alumni bisa langsung diterima di dunia industri.

Musrenbangwil nanti juga memerhatikan nelayan dan petani, serta desa wisata.

Dia menjelaskan untuk Musrenbangwil mulai dari Purwomanggung yakni Purworejo, Temanggung, Wonosobo, Kota Magelang dan Kabupaten Magelang pada 25 Februari di Temanggung. Selanjutnya, di Subosukawonoksraten yakni Sukoharjo, Boyolali, Surakarta, Wonogiri, Klaten, Karanganyar dan Sragen, diadakan di Sukoharjo, 27 Februari.

Berikutnya di Barlingmascakeb yaitu Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga, Cilacap, dan Kebumen, dihelat di Banyumas, 3 Maret. Musrenbang selanjutnya di Bregasmalang meliputi Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Pemalang, serta Petanglong yakni Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan dan Batang, diadakan di Brebes, 5 Maret.

Setelah itu, ada di Wanarakuti meliputi Pati, Kudus, Jepara dan Banglor meliputi Rembang dan Blora, diadakan di Jepara, 10 Maret. Terakhir di Kedungsapur meliputi Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Salatiga, Kendal, Demak dan Grobogan, dihelat di Kota Semarang pada 12 Maret.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini