nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kualitas Pendidikan Indonesia Disebut Tertinggal 128 Tahun dari Negara Maju

Bramantyo, Jurnalis · Senin 02 Maret 2020 21:50 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2020 03 02 65 2177104 kualitas-pendidikan-indonesia-disebut-tertinggal-128-tahun-dari-negara-maju-dX85ZvpMnF.jpg Ilustrasi

SOLO - Staf Khusus (Stafsus) Presiden RI, Adamas Belva Syah Devara mengungkapkan, perlu usaha keras dan waktu yang sangat panjang untuk mengejar kualitas ketertinggalan pendidikan Indonesia dengan negara maju.

Belva mengungkapkan, berdasarkan penelitian seorang profesor di Harvard, Indonesia memerlukan hingga 128 tahun untuk mengejar ketertinggalan kualitas pendidikan dengan negara maju.

Dia sependapat dengan hasil riset yang dilakukan Sanders and Rivers, bahwa kualitas guru sangat berpengaruh pada kualitas peserta didiknya.

Hal itu dia sampaikan saat menjadi narasumber dalam diskusi bertema ‘Merdeka Belajar: Apakah Indonesia Mampu Menyelesaikan Tantangan Pendidikan?’.

“Untuk mengubah kualitas guru saat ini, dibutuhkan banyak waktu. Kita di Indonesia ada 4 juta guru dan kalau kita bisa melatih guru 100 ribu per tahun saja, selesainya akan 40 tahun lagi. Dan mungkin saat itu dunia sudah berubah lagi,” kata Belva.

Akses internet dan inovasi, menurut Belva, adalah kunci dari pemberdayaan guru dan murid. Hal itu sejalan dengan lonjakan pengguna internet di Indonesia yang pada 2008 sebanyak 25 juta pengguna, menjadi 171 pengguna internet pada 2018.

“Semua revolusi pendidikan akan membutuhkan elemen digital,” ujarnya.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pramoda Dei Sudarmo mengatakan, Indonesia perlu memperbanyak inovasi untuk meningkatkan dan pemerataan kualitas pendidikan nasional.

Pramoda menegaskan, kolaborasi merupakan kunci dalam pemerataan pendidikan berkualitas untuk melahirkan SDM unggul serta berdaya saing. Dia yakin program Merdeka Belajar adalah langkah tepat untuk meningkatkan dan pemerataan kualitas pendidikan tersebut.

“Merdeka Belajar memiliki paradigma kebebasan pada masing-masing institusi pendidikan untuk belajar apa yang dia mau. Karena pengaturan dan penyetaraan menghasilkan kepatuhan, tapi otonomi menghasilkan inovasi,” ujar Pramoda.

Menurut Pramoda, masih terdapat kesenjangan kualitas pendidikan dari sekitar 4.670 perguruan tinggi dan 8 juta mahasiswa di Indonesia.

Oleh karena itu, tugas selanjutnya adalah bagaimana mendorong peserta didik agar cepat adaptif dengan dunia kerja, dan mencari solusi untuk program studi yang belum optimal terserap dunia usaha.

“Dunia berubah dengan sangat cepat sekali dan dunia berubah di semua sektor. Semua hal di dunia terdampak oleh teknologi. Teknologi mengubah cara kita memandang dunia dan pendidikan,” ungkapnya.

Dalam diskusi yang digagas Harvard Club Indonesia tersebut, hadir Presiden Harvard Club Indonesia Melli Darsa, Staf Khusus Presiden RI, Adamas Belva Syah Devara, Wakil Rektor Universitas Paramadina Gatot P Soemartana, KPH Notonegoro, Rektor Institut Teknologi Bisnis Asia Malang Risa Santoso, dan President of Indonesia Writers Asociation Satupena Nasir Tamara.

Melli Darsa menjelaskan, seluruh dunia telah menyepakati bahwa pendidikan merupakan bagian dari hak asasi manusia, seperti yang tercantum dalam United Nations Declaration of Human Rights.

Melli menyambut baik program Pemerintahan Presiden Joko Widodo di periode kedua yang memprioritaskan pembangunan SDM. Hal tersebut terlihat dari Program Merdeka Belajar yang dicanangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menciptakan proses belajar mengajar yang bahagia.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini