Polisi Ungkap Tambang Pasir Ilegal Beromzet Rp1,8 Miliar Per-bulan

Puteranegara Batubara, Okezone · Minggu 08 Maret 2020 05:30 WIB
https: img.okezone.com content 2020 03 08 340 2179883 polisi-ungkap-tambang-pasir-ilegal-beromzet-rp1-8-miliar-per-bulan-0dxVzwY7TJ.jpg Foto Ilustrasi shutterstock

JAKARTA - Tim Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepri mengungkap kegiatan tambang pasir ilegal di Kelurahan Sambau, Nongsa, Batam. Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan 11 dump truk.

Direktur Reskrimsus Polda Kepri, Kombes Hanny Hidayat menjelaskan, penindakan berawal dari laporan masyarakat yang menyebutkan adanya kegiatan penambangan tanah ilegal di lokasi tersebut.

"Ada 11 dump truck dan 4 eskavator yang kami amankan di lokasi sedang melakukan kegiatan pengerukan pasir," kata Hanny kepada Okezone, Minggu (8/3/2020).

Hanny mengatakan, para penambang bekerja dengan cara cut and fill atau memotong bukit dan meratakannya. Kegiatan penambang tanah ternyata hanya untuk mengambil pasir yang terkandung di dalam tanah. Mereka mencuci dan menyaring tanah tersebut hingga menjadi pasir.

Sebanyak 20 orang yang diamankan, 4 orang bertugas sebagai operator alat berat, 4 orang sebagai pencatat, 11 orang sebagai supir lori, dan 1 orang penjual makanan.

"Kami juga mengamankan barang bukti berupa 11 unit mobil lori, 4 unit escavator, 4 buku rekapan hasil penjualan tambang," ujar mantan Wakapolres Jakarta Barat itu.

Berdasarkan keterangan para pekerja pemilik tambang tanah tersebut adalah Aguan dan Taufik.

"Pemilik tambang illegal atas nama Aguan berhasil kami tangkap malam ini pukul 21.00 WIB, tangkap di Coffee Town Mall Botania," imbuhnya.

Salah seorang pekerja RD, dikatakan Hanny telah mengaku bahwa dalam sehari tambang tanah tersebut terjual 280 hingga 400 Lori perhari nya. 1 lori tanah yang telah dicuci menjadi pasir dihargai sebesar Rp150.000.

"Perharinya beromzet Rp42 juta hingga senilai Rp60 juta, kalau satu bulan lebih bisa mencapai Rp 1,8 miliar," ucapnya.

Pihak pengelola tidak dapat menunjukan dokumen perizinan penambangan. "Penambangan dilakukan di kawasan hutan lindung," tegasnya.

Akibat perbuatan para pelaku dijerat pasal 158 undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dan/atau pasal 109 undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup dengan ancaman minimal 5 tahun penjara dan denda miliaran rupiah.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini