nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Cegah Corona, Pemprov Jabar Minta Warga Tak Mudik dan Piknik

CDB Yudistira, Okezone · Senin 30 Maret 2020 16:57 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2020 03 30 525 2191317 cegah-corona-pemprov-jabar-minta-warga-tak-mudik-dan-piknik-vuePSwjEJ9.jpg Ilustrasi. (Foto: Shutterstock)

BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) mengeluarkan maklumat untuk tidak mudik dan tidak piknik kepada seluruh warga Jabar. Maklumat ini dikeluarkan melalui Surat Edaran Nomor 360/49/Dishub, ditujukan kepada para bupati dan wali kota di Jabar.

Menurut Sekretaris Daerah Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja, maklumat ini dikeluarkan dengan tujuan agar penyebaran virus korona (Covid-19) di Jabar tidak semakin meluas.

Melalui maklumat ini, jelang Ramadan 1441 H, para bupati dan wali kota diminta menyampaikan edaran, dan maklumat secara masif kepada seluruh lapisan masyarakat. Kepala daerah bisa memanfaatkan unsur kewilayahan masing-masing hingga tingkat terkecil yaitu RT/RW.

"Para ketua RT setempat diminta melakukan pendataan terhadap pendatang yang melaksanakan mudik ke wilayahnya, untuk selanjutnya ditetapkan sebagai orang dalam pemantauan (ODP)," kata Setiawan.

Jika masih ada warga yang tetap mudik, para kepala daerah diminta melakukan pendataan untuk keperluan pengawasan (survailans), penelusuran (tracking), pelacakan (tracing), dan pembatasan gerak (fencing) di kemudian hari.

Baca juga: Cegah Corona, Dishub DKI Setop Operasional Bus AKAP, AJAP dan Pariwisata

"Orang yang memaksa untuk mudik, ini langsung ditetapkan sebagai ODP daan wajib melakukan karantina mandiri selama 14 hari," tegas Setiawan. 

Bupati dan wali kota juga dapat berkordinasi dengan Polda Jawa Barat dan jajaran wilayah di bawahnya untuk melakukan tindakan hukum, jika warga yang berstatus ODP tersebut tidak melakukan karantina mandiri.

“Selai itu, para bupati dan wali kota dapat menutup tempat wisata umum yang sering didatangi warga untuk sementara waktu, dan mengantisipasi kegiatan mudik menjelang bulan suci Ramadan, seperti munggahan atau piknik keluarga saat Idul Fitri karena berpotensi menghadirkan kerumunan, ini sebaiknya dicegah dan diberikan penjelasan kepada warga mengapa tidak boleh dilakukan," kata Setiawan, Senin (30/3/2020).

Ditambahkan Setiawan, koordinasi dan kerjasama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, tokoh masyarakat, ulama hingga RW/RT harus semakin ditingkatkan untuk kelancaran dan keamanan pelaksanaannya.

Selain itu, perangkat daerah dan pelaksana urusan teknis bidang kebencanaan, kesehatan, dan perhubungan di kabupaten/kota secepatnya berkoordinasi dengan Badan Penanggulanan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dan Badan Penanggulanan Bencana Nasional terkait penanganan penyebaran virus korona di wilayahnya masing-masing. 

"Untuk yang terdekat ini, siapkan protokol pencegahan secara maksimal dis simpul-simpul transportasi dan jalur perjalanan antar kabupaten/kota," pungkasnya. 

(qlh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini