nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Jam Malam Cegah Corona di Aceh Munculkan Trauma Masa Konflik GAM-RI

Windy Phagta, Okezone · Jum'at 03 April 2020 12:29 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2020 04 03 340 2193460 jam-malam-cegah-corona-di-aceh-munculkan-trauma-masa-konflik-gam-ri-WuucWoX8GJ.jpg Ilustrasi (Okezone.com/Heru)

BANDA ACEH - Pemberlakuan jam malam untuk mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19 di Aceh diprotes sejumlah elemen masyarakat. Kebijakan itu selain dinilai tak efektif, juga berdampak buruk pada perekonomian serta membuat trauma warga.

Jam malam di Aceh diberlakukan sejak Minggu 29 Maret hingga 29 Mei 2020. Mulai pukul 20.30 sampai 05.30 WIB, warga di Bumi Serambi Makkah dilarang beraktivitas di luar.

Pemberlakuan jam malam ini mengingatkan masyarakat saat konflik bersenjata di Aceh memanas pada awal 2000-an, di mana aparat keamanan juga memberlakukan jam malam sehingga masyarakat trauma. Apalagi di beberapa titik penertiban dilakukan dengan pola-pola yang kurang ramah, melibatkan militer mirip saat suasana perang.

“Saya berharap jam malam dievaluasi. Karena kebijakan sebelumnya sudah bagus tanpa harus ada jam malam,” kata Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Aceh, HM Fadhil Rahmi kepada Okezone, Jumat (3/4/2020).

 Virus corona

Sebelumnya pemerintah Aceh sudah menerapkan social distancing atau jaga jarak serta menutup lokasi-lokasi yang menjadi pusat keramaian.

“Sejumlah desa-desa di Aceh juga mulai menerapkan local lockdown. Ini saya nilai sudah bagus serta tak perlu ditambah dengan jam malam lagi,” kata pria yang akrab disapa Syech Fadhil.

“Orang-orang sudah tak dapat bekerja di pagi hingga siang hari. Kemudian diberlakukan lagi jam malam. Mau makan apa masyarakat jika tak bisa bekerja?” ujar senator juga sahabat dekat dai kondang Ustadz Abdul Somad itu.

Fadhil juga meminta agar Pangdam Iskandar Muda dan Kapolda Aceh mengedukasi anggotanya di lapangan untuk tidak mengedepankan cara-cara militer saat bertemu warga selama bertugas waktu jam malam.

“Gunakan cara-cara yang persuasif. Teguran yang lembut dan tidak ada kekerasan dalam berkomunikasi dengan warga,” ujarnya.

Masyarakat Aceh, menurut Fadhil, sudah trauma dengan konflik bersenjata antara GAM dengan pemerintah Indonesia di masa lalu. Dirinya berharap prilaku yang sama tidak terulang pada penanganan corona di Aceh.

“Yang kita hadapi saat ini adalah darurat penanganan kesehatan serta bukan darurat militer. Jadi jangan ada sikap serta prilaku kekerasan terhadap warga.”

Sementara itu Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh, menilai pemberlakuan jam bukanlah langkah tepat dalam melawan virus corona.

“Seharusnya karantina wilayah dengan operasi kesehatan, jangan seperti operasi militer di masa konflik Aceh,” kata Hendra Saputra, Koordinator Kontras Aceh.

Menurut Hendra, jam malam yang diberlakukan dengan menutup jalan-jalan protokol, penutupan warung dan toko-toko, hampir persis dialami saat penerapan Darurat Militer di Aceh pada dulunya. “Suasana malam seperti masa konflik dulu, dikhawatirkan menimbulkan trauma warga,” sebutnya.

Jam malam dinilai bukan langkah efektif mencegah penyebaran corona. “Keramaian pada siang hari terlihat di beberapa titik perbelanjaan dan lokasi lainnya, jadi buat apa diberlakukan jam malam," katanya.

KontraS meminta pemerintah mempertimbangkan dampak ekonomi masyarakat sebelum mengambil kebijakan. Memberikan solusi bagi mereka yang berdampak, serta memastikan pemenuhan kebutuhan dasar mereka.

KontraS Aceh juga meminta pemerintah tegas membatasi jalur masuk dan keluar dari Aceh, baik jalur darat, laut dan udara. Pembatasan itu harus dikecualikan untuk distribusi logistik dan yang terkait dengan kebutuhan medis.

Pemerintah Aceh juga perlu melakukan upaya preventif untuk penyebaran COVID-19 dengan menyediakan fasilitas khusus untuk menampung Orang Dalam Pengawasan (ODP) yang baru pulang dari luar Aceh.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini