Cara Pemkot Yogyakarta Hadapi New Normal

Harian Jogja, · Senin 18 Mei 2020 15:21 WIB
https: img.okeinfo.net content 2020 05 18 510 2215942 cara-pemkot-yogyakarta-hadapi-new-normal-xXRJFRxt7Q.jpg Ilustrasi (Foto : Shutterstock)

YOGYAKARTA – Pemerintah Kota Yogyakarta menyatakan siap melaksanakan pengurangan pembatasan sosial atau disebut new normal. Sebelumnya, dalam sejumlah kesempatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai mengkampanyekan untuk hidup berdampingan dengan virus Corona baru penyebab Covid-19 selama vaksin belum ditemukan.

Menurut Jokowi, hidup berdampingan dengan Covid-19 bukan berarti menyerah dan pesimistis. Justru itu menjadi titik tolak menuju tatanan kehidupan baru masyarakat atau yang disebut new normal. Presiden Jokowi ingin agar masyarakat kembali produktif, artinya bisa bisa kembali beraktivitas tetapi dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Protokol kesehatan ketat yang harus dipatuhi antara lain menjaga jarak aman (social distancing), selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, mengenakan masker, serta membatasi perjalanan yang tidak perlu.

Soal hal tersebut, Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengungkapkan saat ini Pemkot tengah menyiapkan langkah-langkah mengahadapi new normal. Untuk mencapai kehidupan baru tersebut, ia memastikan masyarakat harus ikut terlibat agar semua sektor cepat bangkit, baik sosial maupun ekonomi.

"Kita harus menjadikan momentum kebangkitan ini untuk membangun Jogja dengan protokol yang baru," kata Heroe, Minggu 17 Mei 2020.

Heroe menjelaskan new normal di Jogja nantinya harus dikuatkan dengan sejumlah protokol kesehatan di masing-masing bidang dan sektor. "Artinya, ketika masa pandemi Covid-19 sudah mulai reda, kita belum bisa melakukan kegiatan-kegiatan secara normal seperti sebelum Covid. Kita masih memerlukan waktu untuk menjalani masa transisi, terutama dalam upaya untuk mencegah terjadi penularan baru atau muncul kasus baru," ungkapnya.

Ia mencontohkan sejumlah aktifitas di masa pandemi yang perlu ditingkatkan ketika menjalani fase baru di antaranya menjaga perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dengan menyediakan alat cuci tangan dan berbagai cara transaksi di masa mulai pemesanan lewat whatsapp, aplikasi online, melalui pelaku usaha di Kota Jogja.

Bahkan, lanjut dia, kegiatan belajar mengajar hingga rapat yang dilakukan saat masa pandemi, bisa dilanjutkan saat fase new normal nantinya. Terpenting, semua itu bisa meningkatkan rasa gotong-royong dan keuletan hingga saling peduli, maka bisa diteruskan.

Baca Juga : Skandal Video Viral Sebabkan 2 Perempuan Pakistan Dibunuh "Demi Kehormatan"

"Saat ini sudah mulai kita lakukan seperti social dan physical distancing, membatasi kerumunan dan lainnya yang sudah kita lakukan dengan kreativitas untuk mengatasi permasalahan, agar kondisi sosial ekonomi tetap berjalan tetapi tetap menegakkan protokol Covid-19," ujarnya.

Namun, untuk menjalani fase kehidupan normal lebih jauh lagi, Heroe mengungkapkan akan menunggu kondisi mereda. "Tetapi untuk ke depan, ya masih menunggu kondisi mereda, cenderung stabil dan turun, tidak ditemukan penambahan kasus. Maka saat itulah kita siap-siap untuk menjalankan fase normal baru," katanya.

Jalur Penerbangan

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, menyatakan pengurangan pembatasan sosial bakal diujicobakan di jalur penerbangan.

Ia menekankan pengurangan pembatasan sosial tidak dapat diartikan sebagai sebuah pelonggaran. Menurutnya, meskipun pembatasan sosial dikurangi, aturan protokol kesehatan harus tetap dijalankan, bahkan diperketat.

"Pengurangan pembatasan di bidang perjalanan, salah satu aspek yang diujicobakan. Ini jadi taruhan apakah nanti kita akan lakukan untuk di sektor-sektor yang lain," ujar Muhadjir dikutip dalam laman resmi kemenkopmk.go.id, Minggu.

Muhadjir menambahkan pengurangan pembatasan sosial, terutama yang dilakukan di Bandara International Soekarno-Hatta hingga Minggu kemarin, sudah cukup baik. Hanya, kata dia, ada sejumlah aturan yang masih harus diperketat serta dilakukan sejumlah perbaikan.

Semisal, ketersediaan jumlah petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) yang tidak hanya memastikan kesehatan para calon penumpang tetapi juga seluruh kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan untuk dapat melakukan perjalanan lintas wilayah melalui jalur udara.

"Hal-hal seperti ini yang harus kami evaluasi sebelum kami membuka lagi pembatasan sosial pada sektor-sektor yang lain. Protokolnya harus dipersiapkan sungguh-sungguh dan dihitung segala konsekuensinya sehingga tidak terjadi kasus seperti hari pertama dibukanya perjalanan di bandara," ucap Muhadjir.

Hati-Hati

IDI meminta pemerintah hati-hati dalam membuat aturan, termasuk pelonggaran di bidang transportasi. "Saya juga enggak setuju dilonggarkan, pesawat terbang semuanya diperbolehkan, tetapi pertimbangan pemerintah juga tidak mudah, artinya kalau diteruskan PSBB secara mutlak keadaanya ekonomi ambruk, ekonomi ambruk nanti bagaimana kalau dilonggarkan, nanti pada tertular meninggal jadi kaya buah simalakama. Intinya menurut saya, apapun kebijakan itu PSBB yang masih berlaku harus ketat," ujar Ketua Dewan Pertimbangan IDI Zubairi Djoerban, Minggu.

Menurut Zubairi, jikalau pemerintah ingin melakukan pelonggaran pembatasan sosial di transportasi harus mempersiapkan aturan yang ketat. Pemerintah juga harus memikirkan langkah ke depannya agar tidak ada lagi penyebaran Covid-19 saat aturan ini mulai berlaku. "Sebetulnya kalau bikin peraturan, oke sekarang dibebaskan bus, pesawat, kereta api, maka yang penting peraturan pelaksanaannya, jadi begitu membuat peraturan yang bisa menyebabkan kerumunan harus diantisipasi," katanya.

Dia pun mencontohkan semisal Bandara Soekarno Hatta (Soetta), agar tidak penularan ketika dilonggarkan pembatasan sosial transportasi, pemerintah harus menyiapkan sosialisasi bahaya penyebaran Corona dalam bandara. Dia juga mengusulkan agar ada rapid test bagi masyarakat yang sedang berkerumun di tempat transportasi. "Misalnya Soetta harus diberitahu, disiapkan kemudian masyarakat juga disiapkan, dan rapid test justru suatu kesempatan karena masyarakat sudah terlanjur kumpul, ya sudah rapid test sekalian, jadi mestinya rapid test dikerjakan di semua bandara, atau terminal bus, stasiun kereta api," jelasnya.

Senada disampaikan ahli epidemiologi dari Universitas Airlangga, Surabaya, Laura Navika Yamani. Ia tak setuju dengan pemerintah yang tengah mengkaji untuk melakukan uji coba pengurangan pembatasan sosial di sektor transportasi. Laura mengatakan kurva kasus Corona di Indonesia belum melandai.

"Kalau menurut saya gini ya, ketika itu kebijakannya diberlakukan sekarang, saat ini menurut saya itu enggak setuju, karena grafik Indonesia masih belum landai, artinya masih terus dengan kenaikan kasus," kata Laura, Minggu.

Laura mengatakan uji coba pengurangan pembatasan sosial di sektor transportasi itu harus diperjelas. Dia tak ingin insiden penumpukan penumpang di Bandara Soetta beberapa waktu lalu terulang. "Harus diperjelas kemudian pengetatan screening transportasi, entah itu di stasiun entah itu di bandara, itu juga harus diperjelas seperti apa. Contohnya kemarin di Bandara Soekarno-Hatta itu kan juga akhirnya jadi penumpukan calon penumpang," ujar Laura.

1
2
Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini