Mahfud MD Angkat Bicara Terkait Teror yang Dialami Mahasiswa UGM

Fahreza Rizky, Okezone · Sabtu 30 Mei 2020 19:35 WIB
https: img.okeinfo.net content 2020 05 30 65 2222142 mahfud-md-angkat-bicara-terkait-teror-yang-dialami-mahasiswa-ugm-V0mWpX3VE2.jpg Menko Polhukam Mahfud MD (Foto : Okezone.com)

JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD menyayangkan adanya aksi intimidasi dan ancaman pembunuhan terhadap mahasiswa UGM karena menggelar diskusi Constitutional Law Society (CLS) bertajuk ‘Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan’.

"Kemarin yang muncul di Yogyakarta ,di UGM itu kan, kita sayangkan juga tuh. Di UGM mau ada seminar kemudian tiba-tiba tidak jadi karena lalu ada isu makar. Padahal enggak juga sih kalau saya baca," ujar Mahfud dalam rekaman video diskusi webinar bersama Forum rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang turut dihadiri oleh para rektor PTKIN dari berbagai wilayah di Indonesia itu mengambil judul “Isu-isu nasional di era covid-19”, yang diterima Okezone, Sabtu (30/5/2020).

Mahfud mengatakan, calon pembicara di diskusi tersebut yakni Ni'matul Huda, dulunya dipromotori Mahfud ketika mendapatkan gelar doktor, kemudian jadi asisten.

"Bu Ni'matul Huda itu orangnya juga tidak aneh-aneh juga, dia ahli hukum tata negara. Dan sebelum ini ribut, saya beritahu, berdiskusi tentang pemecatan presiden itu boleh saya bilang. Dan itu tidak usah dikaitkan dengan covid-19," tutur Mahfud.

Dirinya pun menjelaskan, pemecatan presiden bisa dilakukan kapan saja menurut Undang-Undang Dasar asal memenuhi lima syarat.

"Syarat pertama kalau terlibat korupsi. Syarat kedua kalau terlibat penyuapan. Sayarat ketiga pengkhianatan terhadap negara atau ideologi negara. Yang keempat melakukan kejahatan yang ancamannya lebih dari lima tahun dan melakukan perbuatan tercela yang secara Undang-Undang nanti sudah diatur, ini kan belum diatur," kata Mahfud.

Dan syarat yang terakhir adalah terjadi keadaan di mana tidak memenuhi syarat lagi.

"Di luar itu membuat kebijakan apapun itu tidak bisa diberhentikan di tengah jalan. Apalagi hanya membuat kebijakan covid, ndak ada, menaikan harga ini, menurunkan harga itu, membubarkan ini, membubarkan itu, sejauh tidak ada lima unsur itu presiden tidak bisa diberhentikan," imbuhnya.

Karena itu, Mahfud mengatakan ke aparat tidak perlu takut dan sebaiknya membiarkan diskusi itu terus berlangsung. "Kalau ada makar malah ketahuan di situ, wong syarat-syarat untuk menjatuhkan presiden itu sudah ada ukurannya baik menurut Undang-Undang Dasar maupun undang-undang. Sehingga tidak perlu takut," ujarnya.

Baca Juga : FH UGM Kecam Teror Dialami Mahasiswa karena Diskusi Pemberhentian Presiden

Mahfud kemudian mengkonfirmasi soal intimadasi tersebut, apa yang sebenarnya terjadi. "Saya cek ke polisi, enggak ada polisi melarang," kata Mahfud.

Ia juga menanyakan langsung ke Rektor UGM dan pembantu rektor, apa benar diskusi tersebut dilarang? Mahfud kemudian mendapat jawaban sebenarnya diskusi tidak dilarang pihak rektorat.

"(Kata mereka) Enggak dilarang, pak. Itu di antara mereka sendiri. Di antara masyarakat sipil sendiri saling teror. Siapa yang menteror rumahnya Bu Ni'mah? Saya bilang laporkan. Kalau ada orangnya laporkan ke saya. Saya nanti yang akan menyelesaikan," tandasnya.

(aky)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini