Aturan Masuk Sekolah Zona Hijau Perlu Dikaji Ulang

Rus Akbar, Okezone · Selasa 16 Juni 2020 09:00 WIB
https: img.okeinfo.net content 2020 06 16 65 2230732 surat-edaran-kemendikbud-soal-zona-hijau-covid-19-perlu-dikaji-ulang-WE0G2mZfes.jpg Rapat Gubernur Sumbar Irwan Prayitno bersama staf (foto: Rus Akbar/Okezone)

PADANG – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memutuskan untuk memulai Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) pada Juli 2020.

Hal itu tertuang dalam pembahasan bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Komisi X DPR RI.

Ada beberapa catatan yang dipertanyakan sejumlah pihak, diantaranya adalah aturan Kemendikbud soal zona hijau yang dimaksud adalah daerah yang sama sekali tidak pernah mencatatkan kasus positif Covid-19.

"Jika diterapkannya daerah zona hijau di Sumbar, tentunya kita tidak ada yang bisa buka kembali sekolah. Karena di Sumbar, sudah seluruh daerah yang kena, dan mencatatkan kasus positif," kata Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno.

Menurutnya ini perlu dikaji ulang, definisi zona hijau oleh Kemendikbud tersebut, makanya ini akan dilakukan rapat kembali di awal Juli nantinya. Terkait soal SK Kemendikbud, Gubernur Sumbar berjanji akan menanyakan hal tersebut kepada pemerintah pusat.

Meski demikian, ia berpendapat bahwa apabila daerah yang bersangkutan tidak lagi mencatatkan kasus baru, atau dengan kata lain sudah bisa mengendalikan penyebaran Covid-19, maka tidak ada salahnya untuk kembali membuka sekolah.

"Kalau kita sudah ada izin dari Kemendikbud, sekolah nanti akan diperketat untuk mengurangi kemungkinan siswa terpapar Covid-19," tegasnya.

Gubernur Sumbar menerangkan, pihak sekolah harus membatasi murid setiap kelas, yaitu separuh dari biasanya. Menyediakan wastafel untuk cuci tangan. Waktu belajarnya dipersingkat mulai tiga hingga empat jam dengan dibuat sistem shift. "Proses belajar mengajar wajib menggunakan masker. Datang ke sekolah hanya untuk belajar," tuturnya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berencana membuka sekolah pada bulan Juli dalam situasi penerapan tatanan kehidupan baru. Sebelum mewujudkan itu, terlebih dahulu akan melakukan skenario dalam penerapan aturan Covid-19.

Irwan Prayitno menambahkan ada dua skenario menjadi pilihan yaitu belajar secara daring, belajar jarak jauh melalui online atau belajar di sekolah tapi harus disesuaikan dengan aturannya protokol penanganan Covid-19.

"Kita belum bisa memutuskan, apakah akan kembali membuka sekolah dan melaksanakan pembelajaran dengan sistem tatap muka atau tidak, nanti akan ada rapat kembali dengan Bupati, Walikota di awal Juli untuk memastikan kapan sekolah akan dibuka kembali," ungkap Irwan, Senin (15/6/2020).

Selanjutnya, apabila kurva tingkat penambahan kasus baru di Sumbar menunjukkan tren penurunan hingga awal Juli, maka besar kemungkinan sekolah-sekolah di Sumbar akan kembali dibuka. Sebaliknya, apabila tren yang terpantau justru menunjukkan kenaikan, maka pembelajaran melalui sistem dalam jaringan (daring) akan tetap dilanjutkan hingga situasi benar-benar sudah terkendali.

“Penyebaran Covid-19 di Sumbar saat ini sebenarnya sudah bisa dibilang terkendali. Dan kalau seperti ini terus hingga tahun ajaran baru, maka ada peluang sekolah kembali dibuka. Namun apabila tiba-tiba terjadi kenaikan angka kasus yang signifikan, maka pembelajaran jarak jauh akan tetap dilaksanakan," jelasnya.

(amr)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini