Komisi X Sebut Konsep 'Kampus Merdeka' Masih Sulit Diterapkan PT Swasta

Angkasa Yudhistira, Okezone · Senin 29 Juni 2020 22:04 WIB
https: img.okezone.com content 2020 06 29 65 2238491 komisi-x-sebut-konsep-kampus-merdeka-masih-sulit-diterapkan-pt-swasta-rmH97IDr1j.jpg Wakil Ketua Komisi X Dede Yusuf

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X Dede Yusuf menilai konsep Kampus Merdeka dari Kemendikbud adalah ide yang brilian di era milenial seperti saat ini.

“Sekarang semua orang menggunakan gadget dan teknologi, dari SD, SMP, SMA, kampus, itu selalu membuka internet, sehingga bisa dapat informasi dari mana saja,” ujar Dede dalam diskusi di acara Okezone Stories, Selasa (29/6/2020).

Namun masalahnya, ketika Kampus Merdeka diterapkan, beberapa kampus swasta berada dari daerah yang mungkin hidupnya dari SPP, belum bisa mengubah program studi atau prodi seperti yang tertuang dalam kebijakan itu. “Sehingga membutuhkan infrasstruktur sarana dan prasara,” kata Dede.

Dede juga mendorong Kemendikbud agar bisa membuat dan meiliki aplikasi sendiri agar pendidikan yang dijalankan di tengah pandemi virus corona atau Covid-19 saat ini tidak lagi bergantung pada aplikasi buatan luar negeri.

“Saya mendukung jika segera memiliki aplikasi pendidikan sendiri karena selama ini kita menggunkan aplikasi dari luar negeri. Agar kampus, dosen, mahasiswa dengan mudah menggunakan ini. Syukur-syukur bisa gratis, ya paling tidak bisa dibikin murah,” tuturnya.

Diketahui, pembelajaran di tengah pandemi mengandalkan cara daring atau online. Dan itu membutuhkan biaya yang lumayan bagi para mahasiswa. “Saya tanya mahasiwa, habis berapa selama webinar? Ya sekitar R400 ribu sebluan katanya. Kalau bisa ada wifi atau kerja sama dengan kemenkominfo agar bisa murah, ya Rp50ribu sebulan bisa webinar,” ujarnya.

Baca Juga : Pakar Sebut Minimnya Kesadaran Masyarakat Jadi Faktor Tingginya Kasus Corona di Jatim

Menjawab masukan Dede Yusuf, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Dikti, Prof Aris Junaidi mengatakan pihaknya saat ini sudah memiliki beberapa aplikasi untuk menjalankan system belajar mengajar. Dan soal biaya tambahan yang dikeluarkan mahasiwa selama belajar daring, Aris menyatakan sudah berkoordinasi dengan Kominfo dan sejumlah provider agar bisa mengeluarkan paket murah.

“Kita sudah kerja sama dengan kominfo dan semua provider supaya ada paket murah. Terkait subsidi kuota, kita sedang kita kerjakan dengan berbagai provider, kita bikin kontrak MoU kita sebarkan ke semua PTN,” ujar Aris.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini