Pemkot Makassar Hentikan Pemberlakuan Suket Bebas Covid-19

Herman Amiruddin, Okezone · Selasa 04 Agustus 2020 14:30 WIB
https: img.okezone.com content 2020 08 04 609 2256730 pemkot-makassar-hentikan-pemberlakuan-suket-bebas-covid-19-TN114ehsCx.jpg Rapat evaluasi penanganan Covid-19 di Makassar. Foto: Herman Amiruddin-Okezone

MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar menggelar rapat evaluasi tentang tindak lanjut pemberlakuan Perwali Nomor 36 tahun 2020 tentang Percepatan Pengendalian Covid-19 di Kota Makassar.

Dalam rapat itu disebutkan Surat Keterangan (Suket) Bebas Covid-19 tidak diberlakukan lagi ketika hendak keluar-masuk Kota Makassar. Namun pos pembatasan wilayah di perbatasan kota Makassar tetap dibuka meskipun adanya pengurangan personil.

Ketua Satgas Penegakan Pengendalian Covid 19 Kota Makassar Muh Sabri yang juga Asisten Satu Pemkot Makassar menjelaskan, meski penerapan suket dihentikan, namun protokol kesehatan harus diterapkan.

"Bagi warga daerah lain ditemukan tidak memakai masker ingin masuk ke wilayah Kota Makassar, akan kita suruh balik, kembali keluar dari wilayah Makassar. Begitupun warga Makassar yang tidak memakai masker kita beri sanksi kalau perlu kita rapid test di tempat," terangnya.

Lebih lanjut Muh Sabri menjelaskan saat ini ada enam kecamatan yang belum maksimal dalam melakukan penanganan khusus untuk menekan episentrum penyebaran Covid 19 di Kota Makassar.

"Dari pantauan anggota kami di lapangan masih ada beberapa kecamatan yang belum menerapkan aturan protokol, seperti tidak menyediakan alat cuci tangan di fasilitas umum, serta masih banyak warganya yang tidak menggunakan masker saat beraktivitas," ucap sabri di hadapan peserta rapat.

Baca Juga:  30 ASN Pemkab Maros Reaktif Covid-19, Ratusan Orang Jalani Test Swab 

Kata Sabri, ada 6 kecamatan yang perlu diintervensi agar dilakukan evaluasi penanganan Covid 19, karena sampai saat ini tingkat penyebarannya masih di atas dari 5 persen.

"Mestinya penyebarannya harus di bawah 5 persen, kalau di atas 5 persen artinya penanganan di wilayah dianggap tidak serius oleh pemerintah. Untuk kita akan berdayakan tenaga kontrak di wilayah kecamatan, masing masing mengedukasi warganya terkait protokol kesehatan," tuturnya.

Sementara itu Dandim 1408/BS Kolonel Inf Andriyanto yang hadir dalam rapat evaluasi mengatakan, dalam penanganan Covid 19 tentunya setiap wilayah punya persolan sendiri-sendiri.

Baca Juga: Dijadikan Tersangka, Anggota DPRD Jadi Penjamin Pengambilan Paksa Jenazah Covid-19

"Kami berharap kalau ada masalah yang dihadapi di lapangan, silakan disampaikan kepada kami, itu lebih bagus lagi agar kita bersama-sama mencari solusi dalam menangani masalah Pandemi Covid 19 ini," terangnya.

(abp)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini