Pemkot Bogor Siapkan 797 Titik Wifi Gratis untuk Belajar Online

Haryudi, Koran SI · Kamis 03 September 2020 08:40 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 03 65 2271832 pemkot-bogor-siapkan-797-titik-wifi-gratis-untuk-belajar-online-qCcJO98YXW.jpg Foto: Illustrasi iNews.id

BOGOR - Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, Dani Rahadian mengatakan pihaknya terus berupaya melakukan semua yang terbaik tentang pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau belajar online. Diantaranya adalah menyiapkan 797 titik Wifi Se-Kota Bogor yang bisa diakses gratis.

Hal tersebut diungkapkan Dani dalam rapat Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tentang Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 secara virtual di Paseban Punta, Balai Kota, Jalan Ir. H. Juanda, Kota Bogor, Rabu 2 Agustus 2020.

Bahkan ia menegaskan, sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri, dikarenakan Kota Bogor masih dalam zona merah Covid-19, maka belum bisa membuka pembelajaran tatap muka (PTM).

"Kami juga rekomendasi sekolah-sekolah di Kota Bogor untuk memakai Kurikulum Darurat, karena kemungkinan PJJ di Kota Bogor bisa lebih lama dibandingkan kota di zona hijau dan kuning," kata Dani.

 Belajar

Dalam keterangan pers tertulisnya, Mendikbud memaparkan seluruh isi SKB 4 Menteri. Menurutnya prioritas Kemendikbud adalah mengembalikan anak ke sekolah dengan cara yang paling aman, bukan menerapkan belajar online selamanya.

"Tapi karena situasi Covid-19 yang dinamis, kita tetap harus mengantisipasi dan merencanakan pengoptimalan PJJ, sekalipun PJJ memang tidak ideal bahkan di seluruh dunia, tapi ini realitanya," ujar Nadiem.

Nadiem mengatakan, prinsip kebijakan pendidikan saat ini fokus pada dua hal yakni kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga pendidik, dan keluarga.

"Serta tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial dari anak-anak yang bisa membuat terjadinya lost generation," ungkapnya.

 

Tak ayal melalui SKB 4 Menteri pemerintah mengimplementasikan dua kebijakan. "Revisi SKB 4 Menteri dan Kurikulum Darurat," kata Nadiem.

Pada revisi SKB 4 Menteri, pihaknya memberikan hak kepala daerah di zona hijau dan kuning untuk menentukan kesiapan belajar tatap muka dengan berbagai kondisi protokol kesehatan. "Sementara untuk zona orange dan merah tetap dilarang," katanya.

Terkhusus pembukaan sekolah di zona hijau dan kuning tidak bisa dilakukan tanpa persetujuan pemerintah daerah, Kepala Sekolah masing-masing unit pendidikan harus mendapatkan izin komite sekolah, baru setelah itu bisa melakukan pembelajaran tatap muka.

"Kalau sekolah membuka pembelajaran tatap muka kemudian orangtua tidak setuju anaknya masuk sekolah, bisa melanjutkan PJJ. Sehingga kemerdekaan untuk menentukan juga ada di orang tua murid," tegasnya.

Nadiem menambahkan, Kurikulum Darurat merupakan kurikulum (2013) yang kemudian disederhanakan untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK. Di masing-masing mata pelajaran, volume kompetensi dasar turun 20 sampai 40 persen alias hanya fokus pada materi esensial saja.

Pihaknya juga menyediakan modul pembelajaran mencakup uraian pembelajaran berbasis aktivitas untuk guru, orangtua dan siswa yang diperuntukkan untuk PAUD dan SD yang mana modul belajar dijalankan dengan prinsip bermain adalah belajar.

"Kami juga menyiapkan anggaran Rp 7,2 Triliun untuk subsidi kuota internet. Siswa mendapatkan 30 GB, Guru mendapat 42 GB, Mahasiswa dan Dosen mendapat 50 GB," imbuhnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini