Kejari Karo Tangkap DPO Kasus Pengadaan Alkes RSU Kabajahe

Tim Okezone, Okezone · Minggu 20 September 2020 21:15 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 20 608 2280880 kejari-karo-tangkap-dpo-kasus-pengadaan-alkes-rsu-kabajahe-kZL7BxULCz.jpg Foto: Illustrasi Shutterstock

KARO - Tim Intelijen Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara dan Kejaksaan Negeri Karo telah menangkap seorang terpidana yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) bernama Parlaungan Hutagalung, di Komplek Griya Riatur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sabtu 19 September 2020.

Kepala Kejaksaan Negeri Karo, Denny Achmad mengatakan, usai ditangkap Parlaungan dibawa ke Rumah Sakit Royal Prima, Kota Medan untuk menjalani pemeriksaan medis rapid test terkait Covid 19, usai pemeriksan medis.

Denny pun menjelaskan kasus yang menimpa Parlaungan. Berawal saat pihak RSU Kabanjahe mengadakan lelang pengadaan Alkes senilai Rp 1.414.100.000, pada tahun 2008 silam, ketika memenangkan tender dengan kontrak Rp1.289.494.980, Parlaungan tidak menggunakan anggaran sebagaimana mestinya.

“Tersangka telah membuat kerugian Negara senilai Rp 519.092.522. Tanggal 1 Desember 2010 silam, Pengadilan Negeri Kabanjahe menjatuhkan hukuman pidana penjara satu (1) ahun kepada terpidana, lalu JPU mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan,” kata Denny dalam keterangannya, Minggu (20/9/2020).

Akan tetapi, sambung dia, Pengadilan Tinggi Kota Medan menguatkan vonis itu pada 14 Maret 2012, dan kembali JPU mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Berdasarkan putusan MA Nomor : 2410 K/Pid.Sus/2015, terpidana Parlaungan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi pengadaan Alkes di RSU Kabanjahe, dengan kerugian negara sebesar Rp 519.092.522,-, atas perbuatannya, terpidana divonis selama 4 tahun 6 bulan penjara dengan denda sebesar Rp 200.000.000,- subsider 6 bulan pidana kurungan.

Dan juga menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 519.092.522,- subsider pidana penjara selama 2 tahun. Bahwa terhadap terpidana dilakukan eksekusi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2410 K/Pid.Sus/2015 yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi pengadaan Alat-alat kesehatan dengan kerugian Negara sebesar Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Bahwa terhadap terpidana diputus selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana kurungan serta menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 519.092.522,- (limaratus sembilan belas juta sembilan puluh dua ribu lima ratus dua puluh dua).

(wal)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini