Kota Sungai Penuh Jambi Jadi Daerah Paling Rawan di Pilkada 2020, Ini Sebabnya

Azhari Sultan, Okezone · Rabu 23 September 2020 21:03 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 23 340 2282659 kota-sungai-penuh-jambi-jadi-daerah-paling-rawan-di-pilkada-2020-ini-sebabnya-bOO9hu239L.jpg Anggota Bawaslu Jambi, Fachrul Rozi (Foto: Okezone)

JAMBI - Berdasarkan indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 yang dimutakhirkan September 2020, Kota Sungai Penuh, Jambi masuk urutan pertama daerah kerawanan tertinggi untuk kategori kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada 2020 seluruh Indonesia.

Ini diungkap Fahrul Rozi, Anggota Bawaslu Provinsi Jambi, yang juga Kordiv Pengawasan dan Hubal saat dihubungi.

Menurutnya, ini hasil penelitian Bawaslu bahwa pandemi Covid-19 berpotensi mengganggu pelaksanaan tahapan pilkada 2020.

Selain soal kepatuhan protokol kesehatan, katanya, Bawaslu juga merekomendasikan keterbukaan informasi tentang penyelenggaraan pemilihan dan perkembangan kondisi pandemi Covid 19 di setiap daerah.

Dia menambahkan, indikator dimensi tersebut, yakni untuk konteks sosial politik masuk urutan pertama, konteks penyelenggaraan pemilu bebas adil masuk urutan ke empat. Sedangkan konteks kontestasi masuk urutan kedua dan konteks partisipasi masuk dalam urutan kelima.

“Hampir semua dimensi Kota Sungai Penuh masuk dalam kategori rawan tertinggi,” ungkap Fahrul Rozi, Rabu (23/9/2020).

Berdasarkan IKP Pilkada 2020 yang dimutakhirkan September 2020, sambungnya, terdapat 50 kabupaten/kota yang terindikasi rawan tinggi dalam konteks pandemi.

Angka tersebut, imbuhnya, meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan IKP mutakhir Juni 2020 yang menyebutkan 26 kabupaten/kota terindikasi rawan tinggi dalam hal pandemi Covid-19.

"Beberapa indikator untuk mengukur kerawanan tersebut di antaranya adanya penyelenggara pemilu yang terinfeksi Covid-19 dan atau meninggal, karenanya adanya penyelenggara pemilu yang mengundurkan diri karena wabah Covid-19, adanya lonjakan pasien dan korban meninggal dunia karena Covid-19 dan adanya penolakan penyelenggaraan Pilkada 2020 dari masyarakat awam maupun dari tokoh masyarakat lantaran pandemi," tukas Rozi.

Selanjutnya, Bawaslu juga memotret kerawanan dalam aspek materi kampanye, yaitu adanya potensi penggunaan konten dengan unsur identitas SARA, ujaran kebencian, hoaks, dan kampanye hitam.

"Ada sebanyak tujuh kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Sekadau, Kota Bukittinggi, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Solok, Kabupaten Pasaman, Kota Sungai Penuh, dan Kabupaten Halmahera Timur memiliki kerawanan tinggi dalam aspek materi kampanye. Sedangkan kabupaten/kota yang termasuk dalam rawan sedang ada sebanyak 18 daerah dan 236 daerah sisanya memiliki kerawanan rendah," jelasnya.

Selain mengingatkan kerawanan seperti tertuang dalam IKP, Bawaslu juga menerbitkan Surat Edaran tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Paslon Pilkada 2020.

“Dalam SE tersebut, Bawaslu memerintahkan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan rapat koodinasi dengan partai politik dan Liaison Officer (LO) bakal pasangan calon untuk mencegah dan tidak menciptakan kerumunan massa pendukung pada kedua tahapan tersebut,” tutur Rozi

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini